Ekonom: Penempatan Dana Pemerintah Rp200 Triliun Tak Langgar Konstitusi, Sudah Penuhi Syarat

"Bahkan aspek transparansinya juga sudah dipenuhi, karena publik perlu tahu,” lanjut Herry.

Herry menepis argument Prof Didik soal penempatan dana di bank harus melalui proses legislasi seperti APBN. Dia bilang, penempatan kas bukanlah belanja negara.

Ia menyampaikan, belanja adalah pengeluaran yang mengurangi kas negara secara permanen seperti gaji pegawai, belanja modal, subsidi, dan wajib melalui persetujuan DPR.