Polemik Ambalat, DPR Minta Pemerintah RI Beri Respons Diplomatik yang Tegas dan Terukur ke Malaysia

Namun, Farah menekankan respons tegas RI bukan berarti menutup pintu dialog. Ia mendorong agar diplomasi RI tetap berjalan pada koridor yang konstruktif.

“Fokus utama kita seharusnya bukan untuk mempertajam perbedaan semantik, melainkan untuk mencari titik temu yang adil dan permanen," jelas politikus PAN itu 

"Diplomasi kita harus mampu menavigasi perbedaan ini dengan bijaksana, mempertahankan prinsip kedaulatan tanpa harus menciptakan konflik yang tidak perlu,” jelasnya.

Kemudian, dia juga mengapresiasi langkah terobosan yang disepakati kedua kepala negara, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menjajaki opsi pengembangan bersama (joint development). Menurut Farah, hal itu sebagai langkah pragmatis yang patut didukung.

Tapi, ia juga mengingatkan agar pemerintah turut mengkonsultasikan setiap rincian teknisnya dengan Komisi I DPR RI untuk memastikan kepentingan nasional terlindungi.

“Kami sangat mengapresiasi visi kedua pemimpin untuk menjembatani sengketa batas ini melalui kerja sama ekonomi. Ini adalah cara cerdas untuk mengubah potensi konflik menjadi area kemakmuran Bersama," tuturnya.

Dia menuturkan opsi joint development bisa menjadi instrumen untuk membangun kepercayaan sembari perundingan teknis terus berlangsung.