Masih Ada Ribuan Desa Belum Berlistrik, Bahlil Percepat Pemerataan Energi
- Dok. Kementerian ESDM
VIVA Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke wilayah pelosok yang selama ini belum terjangkau jaringan listrik negara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, turun langsung meninjau pelaksanaan program listrik desa (Lisdes) dan bantuan pasang baru listrik (BPBL) gratis di Dusun Krembeng, Desa Hardimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah memastikan program elektrifikasi berjalan hingga menjangkau desa-desa terpencil yang selama ini belum menikmati akses listrik secara memadai.
“Ide program pemerataan ini muncul ketika saya berdiskusi dengan Bapak Presiden. Saya sampaikan bahwa masih ada ribuan desa dan dusun yang belum ada listrik. Negara harus hadir untuk melayani seluruh rakyat,” kata Bahlil saat berdialog dengan warga penerima manfaat program kelistrikan.
Bahlil mengatakan, berdasarkan data pemerintah, masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik. Kondisi ini menunjukkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi pekerjaan besar pemerintah.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah terus memperluas program Lisdes agar manfaat listrik dapat dirasakan seluruh masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan, layanan kesehatan, maupun aktivitas ekonomi.
Data Kementerian ESDM mencatat, sepanjang 2025 pemerintah telah merealisasikan pembangunan kelistrikan di 1.403 lokasi yang terdiri dari desa dan dusun di berbagai wilayah Indonesia. Sementara itu, program BPBL telah menghadirkan sambungan listrik bagi 220.845 rumah tangga, termasuk 19.161 rumah tangga di Jawa Tengah.
Program ini didukung anggaran sebesar Rp3,6 triliun pada 2025. Adapun pada 2026, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran menjadi sekitar Rp10,3 triliun untuk mempercepat penyediaan listrik di wilayah yang masih belum terjangkau.
Menurut Bahlil, pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil kerap menghadapi tantangan dari sisi keekonomian. Investasi yang dibutuhkan sering kali sangat besar meski jumlah penerima manfaat relatif terbatas.
“Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp 700 juta. Secara bisnis tentu tidak ekonomis. Tetapi pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung rugi. Tugas negara adalah melayani rakyat,” tegasnya.
