Pemadaman Listrik, Tenggara Strategics Ungkap Pentingnya Sinkronisasi RKAB dan Pasokan Batu Bara
- ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/rwa
VIVA Jakarta – Terjadinya pemadaman listrik di beberapa wilayah di Jawa, setidaknya membuka tabir betapa pentingnya sinkronisasi kebijakan antara sektor pertambangan dan kebutuhan sektor listrik.
Analisa dari Tenggara Strategics, bahwa adanya kendala pasokan batu bara sehingga mengganggu operasi pembangkit tenaga listrik, tak bisa lepas dari dinamika produksi batu bara nasional, implementasi Domestic Market Obligation (DMO), hingga mekanisme persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Gangguan pasokan batu bara, dalam analisa Tenggara Strategics, menjadi salah satu faktor pemadaman, dan masalah ini tidak berdiri sendiri.
Keterbatasan tersebut merupakan bagian dari tantangan yang lebih luas yang mencakup dinamika produksi batu bara nasional, implementasi DMO, perubahan mekanisme persetujuan RKAB, hingga kemampuan sistem dalam memastikan kebutuhan pembangkit tetap terpenuhi di tengah perubahan kondisi pasar.
"Kelangkaan pasokan ini hanyalah gejala dari tantangan yang lebih luas yang dihadapi sektor ketenagalistrikan Indonesia," tulis Tenggara Strategics.
Diantara aspek yang jadi perhatian adalah perubahan RKAB dari masa berlaku tiga tahun menjadi satu tahun. Analisa Tenggara Strategics, banyak perusahaan tambang belum dapat persetujuan RKAB baru sampai Mei atau awal Juni. Sehingga produsen terpaksa menghentikan operasi pada April dan Mei karena belum punya RKAB yang berlaku. Kondisi tersebut berdampak pada pengiriman batu bara dan membuat sebagian kontrak pasokan menjadi tidak efektif.
Dikutip dari sumber industri, Tenggara Strategics menyebut gangguan pasokan batu bara untuk PLN berkontrobusi terjadinya pemadaman di sejumlah wilayah. Diantaranya dipengaruhi keterlambatan persetujuan RKAB usai perubahan kebijakan perizinan. Dalam analisa itu, tanpa RKAB yang telah disetujui, produsen batu bara tidak dapat melanjutkan operasi maupun melakukan kontrak pasokan dengan PLN.
Tenggara Strategics juga mencatat adanya pengurangan produksi pada sejumlah RKAB yang disetujui. Sehingga dinilai membatasi kemampuan sebagian produsen memenuhi kebutuhan pasar domestik yang kebutuhan batu bara sektor ketenagalistrikan cukup tinggi.
Analisis ini juga melihat paradoks tata kelola energi. Indonesia salah satu produsen batu bara terbesar di dunia dengan target produksi mencapai 600 juta ton per tahun. Di sisi lain, kebutuhan batu bara untuk PLN dan pembangkit listrik swasta mencapai sekitar 180–190 juta ton per tahun. Tapi pasokan kebutuhan domestik utamanya sektor ketenagalistrikan, rentan mengalami hambatan produksi dan distribusi.
