Alarm Energi RI, Lifting Minyak dan Investasi Kilang Disebut Kunci Lepas dari Impor
- AI
VIVA Jakarta - Penataan subsidi energi agar lebih tepat sasaran dinilai jadi langkah strategis untuk perkuat ketahanan fiskal. Selain itu, bisa mendorong terwujudnya kedaulatan energi nasional.
Di tengah besarnya beban subsidi dan kompensasi energi yang mendekati Rp400 triliun, pemerintah disebut tengah mengarahkan reformasi kebijakan agar bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak.
Isu tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Kedaulatan Energi Sebagai Instrumen Penopang Ekonomi Nasional" yang diselenggarakan Pimpinan Pusat Kesatria Muda Respublika bekerja sama dengan Senat Mahasiswa Universitas Paramadina di Jakarta.
Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, praktisi, dan mahasiswa untuk membahas keterkaitan antara kebijakan energi, kesehatan fiskal negara, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam diskusi dijelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menyusun penyaluran subsidi energi yang lebih tepat sasaran. Hal itu melalui pemetaan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan.
Kebijakan tersebut diharapkan bisa menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memastikan subsidi benar-benar dinikmati kelompok yang membutuhkan.
Besarnya anggaran subsidi dan kompensasi energi yang mencapai hampir Rp400 triliun atau sekitar 10 persen dari total belanja negara dinilai menjadi alasan kuat perlunya reformasi kebijakan.
Penyaluran yang lebih efektif diyakini dapat menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat sehingga pemerintah memiliki kapasitas lebih besar untuk membiayai sektor-sektor strategis lainnya.
Pembenahan Tata Kelola Migas
Ketua Umum Pimpinan Pusat Kesatria Muda Respublika, Iwan Bento Wijaya, menilai reformasi subsidi energi tidak dapat dipisahkan dari pembenahan tata kelola sektor minyak dan gas bumi secara menyeluruh.
Menurutnya, percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) jadi kebutuhan mendesak guna menciptakan kepastian hukum. Selain itu, meningkatkan kepercayaan investor, sekaligus mempercepat investasi di sektor hulu maupun hilir migas.
Iwan mengajak mahasiswa dan pemuda sebagai representasi kelas menengah untuk bersama-sama mengawal pembangunan nasional di tengah dinamika krisis global.
"Peningkatan lifting minyak nasional serta investasi pada infrastruktur pengolahan energi harus menjadi prioritas agar Indonesia mampu mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dan memperkuat kemandirian energi nasional," kata Iwan di Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.
