BP Batam Pilih Mandiri, Siapkan Anggaran Rp2,4 Triliun pada 2027 Tanpa Tambahan APBN
- YouTube BP Batam
VIVA Jakarta - Badan Pengusahaan (BP) Batam menyampaikan komitmennya untuk membangun kawasan Batam dengan kemampuan pembiayaan sendiri.
Untuk tahun anggaran 2027, BP Batam menyiapkan rencana anggaran sekitar Rp2,4 triliun tanpa mengandalkan tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sikap tersebut disampaikan BP Batam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI. Di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, lembaga tersebut memilih mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menjelaskan keputusan tersebut bukan berarti Batam menolak APBN. Menurutnya, Batam justru ingin menunjukkan kemampuan untuk membiayai pembangunan melalui pendapatan yang dihasilkan sendiri.
“Batam tidak menolak APBN. Batam memilih untuk tidak bergantung pada APBN. Kalau pembangunan Batam dapat dibiayai dari kemampuan sendiri, mengapa harus mengambil ruang anggaran yang lebih dibutuhkan masyarakat di daerah lain?” kata Claudia, dikutip pada Rabu, 2 September 2026.
Badan Pengusahaan (BP) Batam saat rapat dengan Komisi VI DPR, di komplek parlemen, Senayan.
- YouTube BP Batam
Menurut Claudia, kemandirian pembiayaan jadi bagian penting dari arah pembangunan Batam ke depan. Batam tak hanya ditargetkan mampu membangun dengan kekuatan sendiri. Namun, juga dapat mengurangi beban fiskal negara.
Kata dia, kemandirian Batam bukan sekadar Batam bisa membangun sendiri.
"Kemandirian berarti Batam mampu berdiri dengan kaki sendiri, membiayai pembangunannya melalui pendapatan yang dihasilkan, dan memberi ruang bagi APBN untuk menjangkau kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” ujarnya.
Claudia menuturkan keputusan untuk tak mengandalkan tambahan APBN, juga jadi bentuk tanggung jawab Batam dalam mendukung prioritas pembangunan nasional.
Dia menekankan hal itu dinilai semakin relevan di tengah kebutuhan fiskal pemerintah yang terus meningkat. APBN harus mampu menjangkau berbagai kebutuhan strategis, termasuk penanganan bencana, krisis kemanusiaan, serta kebutuhan luar biasa di sejumlah daerah.
Kepala BP Batam Amsakar Achmad menyampaikan pilihan itu bukan bentuk penolakan terhadap dukungan pemerintah pusat. Batam hanya ingin memastikan pembangunan kawasan dapat berjalan dengan memanfaatkan kemampuan pendapatan sendiri.
“Ini bukan soal Batam menolak dukungan pemerintah pusat. Ini soal pilihan. Ketika Batam mampu membiayai pembangunan dengan pendapatannya sendiri, maka kami memilih tidak mengambil porsi anggaran yang mungkin lebih dibutuhkan oleh daerah lain,” jelas Amsakar.
