Normalisasi Kali Krukut Segera Jalan, Area Bangka hingga Tendean Bakal Diubah
- Dok. Pemkot Jaksel
VIVA Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memulai proyek normalisasi Kali Krukut pada segmen Jalan Bangka VII hingga Jalan Kapten Tendean, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Proyek ini jadi bagian dari upaya pengendalian banjir sekaligus penataan kawasan bantaran sungai di wilayah ibu kota.
Normalisasi dilakukan untuk mengurangi risiko luapan air Kali Krukut yang selama ini kerap memicu genangan dan kerugian bagi warga di sekitar aliran sungai. Selain memperbesar kapasitas tampung air, proyek ini juga akan menghadirkan infrastruktur pendukung dan ruang terbuka bagi masyarakat.
“Maksud dari Normalisasi Kali Krukut, adalah mereduksi dampak terjadinya luapan air Kali Krukut yang dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi warga di pinggiran Kali Krukut,” demikian penjelasan dalam dokumen rencana proyek normalisasi dikutip dari laman resmi Pemkot Jakarta Selatan, pada Minggu, (24/5/2026).
Pemerintah juga menargetkan pembangunan sarana pengendalian banjir yang lebih memadai melalui pembangunan tanggul, jalan inspeksi, hingga saluran pendukung di sekitar kawasan sungai.
“Tujuan Normalisasi Kali Krukut, adalah untuk meningkatkan kapasitas tampung debit air dengan demikian secara otomatis limpasan banjir juga bisa diminimalisir,” lanjut isi dokumen tersebut.
Tak hanya fokus pada pengendalian banjir, proyek ini juga dirancang untuk mendukung aktivitas warga melalui penyediaan ruang interaksi sosial di sekitar bantaran kali.
Kali Krukut, Jakarta Selatan.
- jakarta.go.id
Normalisasi Kali Krukut segmen Jalan Bangka VII hingga Jalan Kapten Tendean secara administratif berada di Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Area itu dengan luas area terdampak mencapai 16.690,03 meter persegi.
Dalam pelaksanaannya, proyek akan diawali dengan tahapan pengadaan tanah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Adapun tahapan normalisasi meliputi perencanaan; persiapan; pelaksanaan; dan penyerahan hasil.
Pemerintah memperkirakan proses pengadaan tanah dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 270 hari kerja, dengan catatan tidak ada penolakan dari warga pada setiap tahapan pelaksanaan.
“Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah diharapkan selesai dalam ±270 (lebih kurang dua ratus tujuh puluh) hari kerja dengan asumsi tidak terjadi penolakan oleh warga pada setiap tahapan,” tulis dokumen tersebut.
