Jakarta Buka Peluang Bisnis Baru, 6 Halte Transjakarta Siap Dilepas Lewat Naming Rights
- Transjakarta
VIVA Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus perluas kolaborasi dengan sektor swasta guna memperkuat pembiayaan layanan transportasi publik. Salah satu strategi yang ditempuh adalah memperbanyak kerja sama hak penamaan (naming rights) halte Transjakarta.
Langkah itu sebagai sumber pendapatan di luar penjualan tiket atau non fare box revenue.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan demikian saat meresmikan fasilitas terintegrasi Halte Swadarma Paragon Jakarta bersama RPTRA Bhineka, Kamis.
Pramono mengatakan Pemprov DKI telah menyiapkan enam halte lain yang akan ditawarkan kepada dunia usaha melalui skema naming rights.
"Masih ada enam tempat yang akan kita minta untuk bisa dikerja samakan," kata Pramono Kamis, 9 Juli 2026.
Menurut Pramono, kebijakan tersebut bukan hanya bertujuan meningkatkan pendapatan Transjakarta di luar tarif penumpang, tetapi juga membangun kepercayaan antara pemerintah dan pelaku usaha untuk bersama-sama mengembangkan Jakarta.
Ia bilang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini semakin membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta dalam menghadirkan fasilitas publik yang lebih baik dan berkelanjutan.
Sebagai contoh, fasilitas terintegrasi Halte Swadarma Paragon dan RPTRA Bhineka dibangun melalui dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dari PT Paragon Technology and Innovation.
Pramono menilai keterlibatan perusahaan swasta dalam pembangunan fasilitas publik memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendorong kualitas pelayanan perkotaan.
"Perlu keterlibatan swasta dan salah satu yang dilakukan oleh Paragon termasuk RPTRA, ini menurut saya sangat-sangat baik," kata dia.
Dia menjelaskan dengan peresmian itu, Halte Swadarma Paragon resmi menjadi halte kedelapan yang menggunakan skema naming rights bersama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Saat ini, ada delapan halte Transjakarta yang telah bekerja sama melalui skema hak penamaan, yakni Bundaran HI Astra, Senayan Bank DKI, Widya Chandra Telkomsel, Cawang Sentral 1 Polypaint, Petukangan D'MASIV, Senen Toyota Rangga, Setiabudi Integritas, dan Swadarma Paragon Corp.
Ke depan, penambahan enam lokasi baru diharapkan semakin memperluas kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, sekaligus memperkuat pendanaan transportasi publik tanpa bergantung sepenuhnya pada pendapatan dari tarif penumpang.
