Distribusi BBM dan Air Bersih Jadi Prioritas Pembangunan Kepulauan Seribu
- Dok. Kepulauan Seribu
VIVA Jakarta - Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terus mengupayakan solusi atas kendala distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang selama ini menjadi tantangan bagi masyarakat kepulauan, khususnya nelayan dan pelaku usaha pariwisata.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan kerja Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Yuke Yurike, bersama jajaran ke Pulau Panggang, Senin (13/7/2026). Selain distribusi BBM, penyediaan air bersih dan peningkatan infrastruktur dasar juga menjadi perhatian utama.
Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan mengatakan harga BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah sebenarnya tidak menjadi persoalan. Tantangan terbesar justru berada pada proses distribusi menuju wilayah kepulauan yang membutuhkan biaya tambahan.
"Kami sudah menyampaikan usulan kepada BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga agar distribusi BBM ke Kepulauan Seribu dapat berjalan lebih optimal. Harapannya masyarakat tetap bisa mendapatkan BBM dengan harga yang sama, yakni Rp6.800 per liter," kata Fadjar, dalam keterangan resmi Pemkab Kepulauan Seribu, dikutip pada Selasa, 14 Juli 2026.
Menurut Fadjar, permintaan BBM sempat meningkat tajam dalam beberapa pekan terakhir seiring ramainya aktivitas wisata selama musim libur sekolah. Lonjakan tersebut juga dipengaruhi tingginya kebutuhan para nelayan yang beraktivitas di wilayah perairan Kepulauan Seribu.
"Dua minggu terakhir kebutuhan cukup tinggi sehingga terjadi peningkatan permintaan. Kami berharap setelah masa liburan berakhir, kondisi pasokan dapat kembali normal," kata Fadjar.
Di luar persoalan BBM, masyarakat juga menyampaikan keluhan terkait layanan air bersih. Perwakilan warga Pulau Panggang, Yusuf (62), mengatakan instalasi pengolahan air kerap mengalami gangguan akibat kualitas air baku yang memburuk saat cuaca ekstrem dan gelombang tinggi.
Selain itu, warga juga meminta adanya perbaikan terhadap fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dinilai masih sering mengalami luapan sehingga membutuhkan penanganan rutin.
"Kami juga berharap adanya perbaikan untuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), karena beberapa kali mengalami luapan dan memerlukan penanganan rutin oleh petugas di lapangan," tutur Yusuf.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike memastikan seluruh masukan masyarakat akan dibahas bersama organisasi perangkat daerah terkait, termasuk persoalan penyediaan air bersih.
