Jakarta Selatan Perkuat Kolaborasi untuk Kejar Target Penurunan Stunting hingga 2030
- Dok. Pemkot Jaksel/Septian Cahyo
VIVA Jakarta - Pemerintah Kota Jakarta Selatan perkuat koordinasi lintas sektor guna mempercepat penurunan angka stunting. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hingga pemangku kepentingan diingatkan untuk terlibat aktif.
Dengan demikian, diharapkan agar target prevalensi stunting sebesar 11,34 persen pada 2030 dapat tercapai.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo saat membuka Sosialisasi Pelaksanaan Pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) Semester I Tahun 2026 di Ruang Antasari, Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Rabu (15/7).
Syafrin mengatakan, saat ini prevalensi stunting di Jakarta Selatan masih berada di angka 14,9 persen. Karena itu, dibutuhkan sinergi seluruh pihak agar penurunan angka stunting berjalan sesuai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030.
Dia bilang penanganan stunting bukan hanya menjadi tugas Suku Dinas Kesehatan saja. Namun, stunting merupakan tugas semua unsur dan tanggung jawab bersama.
"Saya mengingatkan kepada setiap bagian dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting Jakarta Selatan agar memastikan data sasaran dan keluarga berisiko stunting diidentifikasi dan ditetapkan dengan baik,” tuturnya.
Menurut Syafrin, validitas data menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan penanganan stunting. Data yang akurat akan digunakan sebagai acuan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan intervensi, hingga proses pemantauan dan evaluasi program.
"Akurasi data dan informasi yang kita sampaikan tentunya akan menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan aksi konvergensi PPPS di Kota Jakarta Selatan, guna memitigasi risiko kegagalan dalam pencapaian target penurunan prevalensi stunting yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD tahun 2025-2030," ujarnya.
Dorong Pendampingan dan Libatkan Dunia Usaha
Selain memperkuat sistem pendataan, Syafrin juga menilai pendampingan kepada keluarga berisiko stunting harus terus ditingkatkan. Menurutnya, upaya tersebut dapat diperkuat melalui kolaborasi dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Skema pendampingan ini juga bisa melibatkan program CSR dari perusahaan-perusahaan. Saya berharap setiap jajaran di Pemerintah Kota Jakarta Selatan dapat menempatkan posisi terbaiknya untuk menurunkan angka prevalensi stunting," tutur Syafrin.
Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat mengambil peran sesuai tugas masing-masing sehingga percepatan penurunan stunting dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.
