JPO Lama di Rasuna Said Bakal Dibongkar, Akses Penyeberangan Dialihkan ke JPO Integrasi

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung didampingi Walikota Jaksel Syafrin Liputo meninjau dua Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Rasuna Said.
Sumber :
  • Dok. Pemkot Jaksel

VIVA Jakarta — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan pembenahan akses pejalan kaki di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan. Langkah itu dengan mengoptimalkan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang terintegrasi dengan transportasi publik.

img_title Transportasi Umum Jakarta Makin Ramai, Penumpang Transjakarta Tembus 40 Juta pada Juli 2026

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Syafrin Liputo meninjau dua JPO yang lokasinya berdekatan di kawasan tersebut, Minggu (9/8).

Hasil peninjauan itu membuat Pramono memutuskan untuk membongkar salah satu JPO yang lebih lama dan mengalihkan akses penyeberangan masyarakat ke JPO integrasi yang terhubung dengan Stasiun LRT Rasuna Said dan Halte Transjakarta.

img_title Call Center Transportasi Diluncurkan Gubernur Pramono, Ini Jenis-jenis Pelayanannya

Pramono mengatakan kedua JPO tersebut memiliki fungsi yang sama, tetapi dibangun pada waktu berbeda dan memiliki fasilitas yang tidak sepenuhnya setara.

“Dua-duanya ini fungsinya sama persis, cuma yang satu dibuat oleh Pemerintah DKI Jakarta lebih lama, sementara yang satu lagi dibuat oleh LRT dan KAI lebih baru,” kata Pramono, dikutip dari keterangan resmi Pemkot Jaksel, Senin, 10 Agustus 2026.

img_title Mulai 2027, Transportasi Kepulauan Seribu Bakal Dikelola Transjakarta

Menurut Pramono, keputusan membongkar JPO lama salah satunya mempertimbangkan aspek aksesibilitas. JPO integrasi dinilai lebih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat karena sudah dilengkapi sejumlah fasilitas yang mendukung mobilitas penyandang disabilitas dan kelompok rentan.

Ilustrasi Car Free Day di Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Photo :
  • Istimewa/AI

JPO tersebut dilengkapi lift serta guiding block sehingga akses menuju transportasi publik dapat digunakan dengan lebih mudah oleh penyandang disabilitas maupun lansia.

Sebaliknya, JPO lama belum memiliki fasilitas aksesibilitas yang memadai.

“Yang satu akan kita bongkar, alasannya karena yang satu itu betul-betul tidak ramah terhadap disabilitas. Kalau kita sambungkan, ada beda ketinggian yang cukup tinggi,” ujar Pramono.

Pemprov DKI Jakarta sempat mempertimbangkan opsi untuk menghubungkan kedua JPO. Namun, pilihan tersebut tidak diambil karena terdapat perbedaan ketinggian lantai sekitar 75 sentimeter.

Perbedaan ketinggian tersebut dinilai dapat mengurangi kenyamanan sekaligus menyulitkan akses bagi sebagian pengguna, terutama penyandang disabilitas dan lansia.

Dengan demikian, masyarakat nantinya diarahkan menggunakan JPO integrasi yang dinilai lebih memenuhi standar aksesibilitas sekaligus memiliki koneksi langsung dengan layanan transportasi umum.

Dibongkar Malam Hari

Halaman Selanjutnya
img_title