DPRD DKI Rem TransJakarta Masuk Kepulauan Seribu, Soroti Kajian dan Beban Subsidi
- Dok. Pemkab Aministrasi Kepulauan Seribu
VIVA Jakarta - Rencana PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) memperluas layanan transportasi massal ke wilayah perairan Kepulauan Seribu mendapat sorotan dari DPRD DKI Jakarta. Komisi B meminta ekspansi tersebut ditunda hingga seluruh kajian terkait dinilai benar-benar matang.
Sorotan utama DPRD bukan pada pengembangan transportasi lautnya, melainkan kesiapan TransJakarta dalam menjalankan layanan baru tersebut. Komisi B menilai perusahaan perlu memastikan aspek teknis, operasional, hingga finansial sebelum mengambil langkah ekspansi.
Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Hengky Wijaya mengatakan kajian mengenai rencana penambahan layanan transportasi laut tersebut belum cukup komprehensif.
“Dengan kajian yang belum matang ini, kami berharap ditunda dulu sampai kajiannya benar-benar siap,” kata Hengky di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut Hengky, TransJakarta sebaiknya terlebih dahulu menyelesaikan berbagai persoalan dalam layanan transportasi darat sebelum memperluas bisnis ke moda transportasi perairan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah besarnya beban Public Service Obligation (PSO) yang masih harus ditanggung TransJakarta.
Berdasarkan data subsidi TransJakarta, pendapatan PSO dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2026 ditetapkan sebesar Rp4,87 triliun. Sementara itu, realisasi hingga Juli 2026 tercatat baru mencapai Rp2,49 triliun.
Jangan Jadi Beban Baru
Hengky menilai ekspansi ke sektor transportasi laut membutuhkan perhitungan yang lebih mendalam. Tanpa kajian teknis dan finansial yang matang, langkah tersebut dinilai berisiko menambah beban perusahaan.
Menurut dia, TransJakarta harus memastikan kesiapan finansial dan operasional sebelum mengelola moda transportasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan layanan bus.
“Jangan sampai gara-gara gebrakan baru justru merugikan perusahaan yang sudah sehat,” ujar Hengky.
Karena itu, Komisi B meminta TransJakarta tidak terburu-buru merealisasikan rencana tersebut hanya demi memperluas cakupan layanan. Kelayakan proyek harus dihitung secara menyeluruh agar ekspansi tidak berujung pada persoalan baru bagi perusahaan maupun pemerintah daerah.
Meski meminta rencana tersebut ditunda, Hengky menegaskan DPRD DKI tidak menolak pengembangan transportasi air di Kepulauan Seribu.
Justru, menurut dia, keberadaan transportasi laut sangat dibutuhkan karena pilihan mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan masih terbatas.
