Setahun Pemerintahan Prabowo, DPR Beri 3 Catatan Penting Soal Pelaksanaan Program MBG
- Antara FOTO
VIVA Jakarta – Menjelang genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sorotan tajam muncul terhadap salah satu program unggulan mereka: Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meski digadang sebagai terobosan besar di bidang gizi dan ekonomi rakyat, implementasinya dinilai belum sepenuhnya aman.
Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, memberikan catatan kritis terhadap MBG yang dalam beberapa bulan terakhir dikaitkan dengan kasus keracunan massal di sejumlah daerah.
“MBG adalah program ambisius yang patut diapresiasi, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya aman dan efektif. Banyak pelajaran dari tahun pertama yang harus dibenahi,” ujar Edy kepada wartawan, dikutip Selasa, 21 Oktober 2025
Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto
- Dok. Istimewa
Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, sejak program ini bergulir, 11.566 anak dilaporkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari penyelenggara MBG. Sebagian besar korban mengalami gejala mual, muntah, hingga diare.
Menurut politisi PDIP itu, angka tersebut menegaskan lemahnya pengawasan dan sistem keamanan pangan di lapangan.
“Program ini sudah berjalan hampir setahun tanpa payung hukum yang jelas. Akibatnya, pelaksanaan di lapangan cenderung semrawut,” tegasnya.
Hingga Oktober 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat ada 11.567 Satuan Pelaksana Pangan Bergizi (SPPG) yang beroperasi di seluruh Indonesia.
Pemerintah mulai memperketat aturan dengan mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), merevisi juknis dan SOP, memberikan sanksi bagi pengelola yang lalai, hingga audit bersama BPKP.
Selain itu, dilakukan pelatihan penjamah makanan, penyediaan rapid test kit, serta akreditasi bagi SPPG sebelum beroperasi.
“Langkah-langkah ini patut diapresiasi sebagai respons cepat, tetapi seharusnya menjadi sistem permanen, bukan tindakan reaktif. Keamanan pangan harus menjadi budaya kerja,” tegas Edy.
Soal dampak ekonomi, Edy mengakui MBG mulai menggerakkan UMKM, petani, dan nelayan lokal. Namun, ia mempertanyakan pemerataan manfaat, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
“Kita perlu evaluasi lebih lanjut agar tidak terjadi ketimpangan,” ujarnya.
Terkait harapan menurunkan stunting, Edy menilai MBG belum bisa menjadi tolok ukur utama.
“Menurunkan stunting tidak bisa diukur dalam satu tahun. MBG hanya salah satu bagian dari rantai panjang itu,” ucapnya.
