ICCF 2025 Ditutup, Eddy Soeparno Ajak Semua Pihak Bergerak Hadapi Krisis Iklim
- Dok. Istimewa
VIVA Jakarta – Indonesia Climate Change Forum 2025 (ICCF 2025) resmi ditutup pada Kamis, 23 Oktober 2025, setelah menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga komunitas pegiat lingkungan. Forum ini menjadi ruang dialog lintas sektor untuk memperkuat langkah bersama menghadapi dampak perubahan iklim yang kian nyata.
Dalam pidato penutupan, Wakil Ketua MPR RI sekaligus inisiator ICCF 2025, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar ajang diskusi, tetapi panggilan untuk bertindak.
“Forum ini menjadi Call to Action bahwa krisis iklim sudah terjadi di depan mata kita, bukan lagi di masa depan tapi terjadi hari ini di sekitar kita. Karena itu tidak ada waktu lagi, aksi iklim harus dimulai saat ini, Climate Action Starts Now!” ujar Eddy dalam sambutannya.
Rangkaian acara Indonesia Climate Change Forum 2025 (ICCF 2025) resmi ditutup pada hari Kamis 23 Oktober 2025.
- Dok. Istimewa
Penutupan ICCF turut dihadiri Wali Kota Bogor Dedie Rachim, Pandawara Group, hingga Managing Investment BPI Danantara Stefanus Ade.
Eddy menekankan bahwa forum ini juga merupakan bentuk nyata pelaksanaan amanat UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 tentang hak warga negara atas lingkungan hidup yang sehat.
“Kami di MPR RI yakin dan percaya, pesan Prof. Emil Salim ‘Satu Bumi untuk semua generasi’ harus menjadi kompas moral sekaligus panduan bagi pegiat iklim, pengambil kebijakan hingga entitas bisnis dalam upaya menghadapi dampak perubahan iklim,” lanjutnya.
Salah satu rekomendasi utama ICCF 2025 adalah mendorong peran aktif Indonesia dalam COP 30, agar dapat memperkuat kolaborasi global melawan krisis iklim.
“Sejalan dengan itu, melalui forum ICCF ini kami di MPR juga mendorong Indonesia dan Presiden Prabowo untuk menjadi Climate Leader dengan mengambil inisiatif kepemimpinan global dalam aksi iklim,” kata Eddy.
Doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia ini menjelaskan bahwa salah satu topik penting dalam forum tersebut adalah pengelolaan sampah berbasis teknologi dan inovasi.
Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
“Kami di MPR terus berkolaborasi dengan wali kota, kepala daerah, dan kementerian terkait untuk memastikan pendekatan waste to energy ini bisa secara signifikan mengurangi masalah sampah dan sekaligus menjadi sumber energi terbarukan,” ungkap Eddy.
