Nurul Arifin Tegaskan Perlindungan Data Pribadi Jangan Menggerus Kebebasan Pers
- DPR RI
VIVA Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, mengingatkan bahwa penguatan perlindungan data pribadi harus berjalan seiring dengan jaminan kebebasan pers. Kedua unsur tersebut, menurut Nurul adalah fondasi penting untuk menjaga demokrasi dan kedaulatan digital Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Nurul, menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin 19 Januari 2026. Ditegaskannya, pemrosesan data pribadi dalam kegiatan jurnalistik tidak hanya tunduk pada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Tetapi juga pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang memberikan kepastian hukum bagi insan pers.
Dengan putusan MK itu, lanjut anggota dari Fraksi Partai Golkar itu, memberi penegasan kalua pengungkapan data pribadi dalam jurnalistik tidak bisa serta merta dipidana. Selama itu dilakukan dengan cara profesional dan untuk kepentingan publik.
“Pers memiliki fungsi kontrol sosial. Kerja-kerja jurnalistik, terutama yang menyangkut kepentingan publik dan pejabat negara, harus tetap dilindungi,” ujar Nurul, Rabu 21 Januari 2026.
Lebih lanjut dijelaskan oleh Ketua Media dan Penggalangan Opini DPP (MPO) Partai Golkar itu, bahwa saat ini ruang siber tidak terpisahkan dari kehidupan publik. Layanan administrasi, kesehatan, bantuan sosial, hingga proses demokrasi semakin bergantung pada sistem digital yang menuntut keamanan dan kepercayaan publik.
“Perlindungan data pribadi adalah hak warga negara yang harus dijamin negara. Namun, penerapannya tidak boleh menimbulkan pembatasan baru terhadap kerja jurnalistik yang sah dan berorientasi pada kepentingan publik,” jelasnya.
Langkah pemerintah memperkuat keamanan siber nasional untuk perlindungan data pribadi masyarakat, harus didukung. Nurul mengingatkan, kebocoran data dan keamanan digital yang lemah sangat berpotensi mengganggu layanan publik dan kepercayaan masyarakat ke negara.
“Keamanan siber harus dipandang sebagai bagian dari kepentingan strategis nasional. Negara wajib hadir memastikan data warga terlindungi dan layanan publik berjalan aman,” kata legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I tersebut.
Nurul mendorong adanya pemahaman yang utuh terhadap semangat undang-undang dan putusan MK, sehingga tidak menimbulkan efek jera atau ketakutan bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya.
“Perlindungan data pribadi dan kebebasan pers bukan dua hal yang saling meniadakan. Keduanya harus ditempatkan secara seimbang agar demokrasi tetap sehat,” ujar Nurul.