Bahas Infrastruktur Daerah, DPR Dorong Kementerian PU Peroleh Data Aktual
- Istimewa
VIVA Jakarta –Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto, menyoroti kondisi infrastruktur di berbagai daerah yang dinilainya belum sepenuhnya tergambar secara utuh. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Komisi V DPR RI, Rabu 4 Februari 2026.
Dalam forum tersebut, Edi mengusulkan agar Kementerian Pekerjaan Umum menggelar rapat koordinasi nasional dengan seluruh kepala dinas di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Menurutnya, langkah ini penting untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai kondisi infrastruktur jalan di lapangan.
“Usulan saya, Pak Menteri, pada waktu tertentu kita dapat mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh kepala dinas provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Momentum ini penting agar kita memperoleh data riil mengenai panjang dan kondisi jalan yang sebenarnya, baik jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga jalan desa dan dusun,” ujarnya.
Edi menilai, kondisi jalan di sejumlah daerah masih jauh dari layak dan kerap tidak tergambarkan secara utuh. Ia menyebut, masih terdapat wilayah yang akses jalannya sangat terbatas sehingga menyulitkan aktivitas masyarakat.
“mohon maaf, masih banyak akses jalan di berbagai daerah di Indonesia yang kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan, untuk keperluan mengangkut jenazah pun masyarakat terpaksa menggunakan tandu dan menempuh jarak berkilo-kilometer. Saya yakin kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di satu wilayah, melainkan dialami oleh banyak daerah di Indonesia,” ucapnya.
Ia berharap, pemetaan kondisi infrastruktur secara menyeluruh dapat menjadi dasar bagi Kementerian Pekerjaan Umum dalam menyusun laporan kebutuhan anggaran kepada Presiden.
“Dengan pemetaan yang akurat tersebut, Pak Menteri dapat melaporkan kepada Presiden mengenai kebutuhan anggaran yang sesungguhnya—berapa triliun rupiah yang dibutuhkan untuk menuntaskan persoalan jalan secara menyeluruh. Sejalan dengan pernyataan Ketua Komisi sebelumnya, apabila kewenangan tertentu memungkinkan untuk ditarik, menurut saya momentum saat ini sangat tepat,” lanjutnya.
Edi juga mengingatkan pentingnya data objektif dari lapangan, mengingat selama ini laporan kondisi jalan kerap terlihat baik secara administratif, namun belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya.
