Wacana Pilkada Lewat DPRD Menguat, Pengamat Soroti Biaya Politik Selangit
VIVA Jakarta – Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari sistem langsung menjadi melalui DPRD kembali mengemuka. Sejumlah lembaga survei dan pengamat politik menilai opsi tersebut layak dipertimbangkan, terutama karena tingginya biaya politik dalam pilkada langsung.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai ongkos politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam praktik demokrasi di Indonesia. Ia menyebut, sejak digelar secara langsung pada 2005, biaya yang harus dikeluarkan kandidat terus membengkak dari tahap awal pencalonan.
“Karena perjalanan pilkada langsung sejak 2005 sampai sekarang memang menunjukkan biaya politik yang tinggi. Kalau kita buka tahap-tahapnya, ada empat tahap krusial yang mau tidak mau membuat kandidat mengeluarkan biaya besar,” kata Yusak dalam keterangannya, Minggu (15/02/2026).
Menurut Yusak, beban berat itu bahkan sudah dimulai dari proses kandidasi di partai politik. Kandidat perlu menyiapkan dana besar demi mengamankan dukungan partai, terlebih jika harus membangun koalisi.
“Satu partai saja, kalau standar ‘aman’ misalnya Rp300–Rp500 juta, dan ada banyak partai, itu sudah sangat besar. Tahap berikutnya adalah kampanye. Wilayahnya luas, kandidat tidak mungkin menjangkau semuanya dengan cara-cara biasa. Makanya muncul politik uang,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan survei lembaganya, metode kampanye yang paling disukai masyarakat adalah kandidat datang langsung ke warga. Namun keterbatasan waktu membuat pendekatan tersebut sulit menjangkau seluruh pemilih, sehingga sebagian kandidat memilih jalan pintas.
“Belum lagi tahap pembelian suara. Di beberapa daerah, satu suara bisa sangat mahal. Kalau ditotal, biaya untuk menjadi wali kota atau bupati bisa mencapai puluhan miliar,” kata dia.
Sementara itu, Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai perubahan sistem pilkada sering dikaitkan dengan alasan efisiensi anggaran. Ia menyebut mekanisme melalui DPRD berpotensi memangkas banyak tahapan dan biaya pemilihan.
“Kalau kita bicara efisiensi, memang keunggulan pilkada melalui DPRD akan memotong banyak proses, terutama biaya pemilihan langsung,” kata Iwan.
Ia menambahkan, anggaran pilkada langsung tergolong besar karena melibatkan seluruh rakyat sebagai pemilih. Berdasarkan alokasi anggaran umum tahun 2024, dana yang disiapkan mencapai Rp38,2 triliun.
