Antisipasi Krisis Minyak, Prabowo Minta Percepat Energi Terbarukan
- ANTARA
VIVA Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan transisi energi nasional dari bahan bakar fosil menuju energi baru terbarukan. Salah satu fokus utama yang didorong pemerintah adalah pemanfaatan energi surya sebagai sumber listrik alternatif.
Instruksi tersebut disampaikan kepada jajaran pemerintah yang tergabung dalam Satuan Tugas Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi (Satgas EBTKE).
Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, yang memimpin satgas tersebut menjelaskan bahwa percepatan transisi energi menjadi penting di tengah potensi krisis minyak dunia, khususnya akibat situasi geopolitik di kawasan Asia Barat atau Timur Tengah.
“Itu salah satu yang juga kita bicarakan (saat rapat bersama Presiden, red.) bahwa harus ada alternatif-alternatif apa yang akan dipakai ketika Selat Hormuz kondisinya masih seperti ini,” kata Bahlil kepada wartawan usai menghadap Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/3).
Dalam pertemuan tersebut, Bahlil juga melaporkan hasil rapat perdana Satgas EBTKE yang dihadiri delapan menteri, jajaran pimpinan Kementerian ESDM, serta petinggi PT PLN (Persero).
Ia menyebut satgas dapat segera mengeksekusi berbagai rencana kerja terkait transisi energi. Salah satunya adalah menghentikan secara bertahap operasional sejumlah pembangkit listrik yang masih menggunakan bahan bakar fosil, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) serta Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang masih menggunakan bahan bakar solar.
Bahlil menyebut satgas ditargetkan mulai bekerja secara efektif pada momentum Hari Raya Idulfitri yang jatuh pada pekan depan.
“Dalam kondisi geopolitik perang ini, tidak bisa kita memastikan bahwa energi kita ini akan seperti apa dalam konteks jangka panjang. Oleh karena itu, kita mengoptimalkan seluruh potensi kita yang ada dalam negeri, energi-energi yang bisa kita konversi dari fosil untuk kita bisa lakukan (transisi) seperti ini,” ujar Bahlil.
Meski demikian, pemerintah menegaskan penghentian pembangkit listrik berbasis fosil tidak akan dilakukan secara tiba-tiba. Infrastruktur pembangkit listrik berbasis energi terbarukan harus terlebih dahulu disiapkan sebagai pengganti.
“Bangun dulu dong, kalau di-setop belum dibangun kan penggantinya tidak ada. Jadi, paralel, begitu dibangun, begitu sudah langsung COD, PLTD-nya dimatikan,” kata Bahlil.
