Pengamat Ingatkan Penanganan Kasus DJBC Harus Mengedepankan Prosedur Hukum
- AI
Jakarta – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman dan sebuah kontainer milik Heri Setiyono di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, dalam penyidikan dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mendapat sorotan dari spesialis analisis kontra intelijen R. Gautama Wiranegara.
Gautama menilai terdapat persoalan prosedural sejak tahap awal penyidikan, khususnya terkait pemanggilan saksi terhadap Heri Setiyono. Menurutnya, surat panggilan pertama dikirim ke alamat lama yang sudah tidak ditempati, namun tetap dijadikan dasar untuk melabeli Heri sebagai pihak yang mangkir.
“Pelabelan ‘mangkir’ tanpa perbaikan prosedur adalah kesalahan intelijen tingkat dasar. Dan kesalahan seperti ini dalam operasi intelijen biasanya berujung pada gugatan balik yang kuat di pengadilan,” ujar Gautama, Sabtu (16/5/2026).
Ia menjelaskan, dalam praktik intelijen yang benar, terdapat mekanisme standar sebelum seseorang dinyatakan tidak kooperatif. Salah satunya memastikan surat panggilan benar-benar diterima melalui lebih dari satu jalur komunikasi serta memberikan tenggat waktu yang memadai untuk memberikan respons.
Menurut Gautama, ketika alamat terbaru Heri telah diketahui, KPK seharusnya memperbaiki prosedur pemanggilan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap penggeledahan.
“Sahnya penggeledahan tidak serta-merta menyembuhkan cacat prosedur pemanggilan sebelumnya,” tegasnya.
Terkait penggeledahan kontainer di Pelabuhan Tanjung Emas, Gautama menilai perkara tersebut kemungkinan telah berkembang dari dugaan transaksi suap individual menuju pembacaan jaringan logistik dan pengamanan jalur impor yang lebih luas.
Meski demikian, ia menegaskan posisi Heri Setiyono hingga saat ini masih berstatus saksi, bukan tersangka. Gautama menyebut tidak ada aliran dana, peran aktif, maupun keuntungan langsung yang dapat dikaitkan dengan Heri dalam perkara tersebut.
Ia juga menyoroti barang bukti yang disita dalam penggeledahan, termasuk dokumen bertuliskan “List Untuk Biru” yang tercatat dalam berita acara penyitaan. Sementara itu, dokumen lain bertuliskan “List Untuk Coklat” disebut ditemukan namun tidak tercantum dalam berita acara.
Menurut Gautama, dokumen-dokumen tersebut memang berpotensi menjadi alat bukti, namun maknanya tetap harus diuji di persidangan dan tidak dapat disimpulkan secara prematur.