Dino Patti Djalal Beri 5 Saran ke Prabowo yang Sering ke Luar Negeri dan Biayanya Mahal
- ANTARA/Maria Cicilia Galuh/aa.
VIVA Jakarta – Founder and Chairman of Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menyampaikan 5 saran ke Presiden Prabowo Subianto, yang kerap kali melakukan kunjungan ke luar negeri dengan intensitas yang sering. Kunjungan itu, menurutnya memakan anggaran yang tidak sedikit, miliaran rupiah. Sementara situasi ekonomi saat ini sedang tidak baik.
Dino yang pernah menjadi Juru Bicara Presiden SBY dan Dubes Indonesia untuk AS itu, memulai dengan pemberian penghargaan Bintang Mahaputra yang diterimanya dari Presiden Prabowo. Penghargaan itu menunjukkan kalau Presiden percaya kredibilitas dirinya dalam bidang politik luar negeri. Sehingga Dino mengaku punya tanggungjawab moril dalam menyampaikan pesan apa adanya.
Dino mengatakan, sebagai sahabat lama dan mewakili komunitas internasional dan rakyat, mengimbau Presiden Prabowo untuk mengurangi perjalanan ke luar negeri secara signifikan.
"Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Semenjak menjabat menjadi Presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri, dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran," jelas Dino, dikutip VIVA Jakarta dari akun media sosial Instagram miliknya, Sabtu 30 Mei 2026.
Jelas Dino, kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang sangat besar. Perhitungannya itu termasuk biaya rombongan tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokoler da pengamanan, uang harian delegasi dan perangkat pendamping, serta biaya-biaya lainnya.
"Satu perjalanan ke luar negeri, bisa keluar puluhan bahkan ratusan miliar," katanya.
5 Saran Untuk Presiden Prabowo
Pertama, jelas Dino, untuk menjaga komunikasi dengan pemimpin dunia lain, Prabowo disarankan untuk memaksimalka video call atau zoom call atau telepon.
"Pengalaman saya suatu kunjungan bilateral biasanya hanya berpusat pada satu pembicaraan, yang berlangsung selama satu jam atau paling banter dua jam. Dan selebihnya basa basi, jamuan dan seremonial yang biasanya tidak perlu," jelas mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI itu.
