DPR Ingatkan Penambahan Layar Bioskop Bukan Solusi Tunggal Majukan Industri Film Nasional
- Dok. Ist
VIVA Jakarta – Di tengah tren pertumbuhan industri film nasional yang kian positif, pemerintah diingatkan untuk tidak hanya berfokus pada penambahan jumlah layar bioskop sebagai strategi utama pengembangan sektor perfilman. Pendekatan tersebut dinilai belum cukup jika tidak dibarengi penguatan ekosistem industri secara menyeluruh.
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menilai ekspansi layar bioskop tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat justru berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi industri film nasional.
Pernyataan itu disampaikan Novita dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (22/6/2026).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu mengakui bahwa industri perfilman Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Jumlah penonton film nasional terus meningkat, kualitas produksi semakin baik, dan karya sineas Indonesia juga mulai mendapat pengakuan lebih luas.
Namun, menurut Novita, persoalan utama perfilman nasional tidak sesederhana sekadar menambah jumlah layar bioskop.
“Pertanyaannya bukan sekadar berapa banyak layar yang perlu ditambah. Pertanyaannya adalah apakah masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk mengakses bioskop secara berkelanjutan, dan apakah industri film nasional sudah memiliki ekosistem yang sehat untuk memanfaatkan penambahan layar tersebut,” ujar Novita.
Ia menekankan, pemerintah perlu berhati-hati agar kebijakan yang diambil tidak terjebak pada pendekatan yang semata-mata bersifat konsumtif. Penambahan layar memang dapat meningkatkan kapasitas pemutaran film, tetapi belum tentu berdampak langsung terhadap kenaikan jumlah penonton.
“Jangan sampai negara mendorong investasi besar-besaran pembangunan layar baru, tetapi mengabaikan fakta bahwa sebagian masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok. Jika kursi bioskop bertambah tetapi penontonnya tidak bertambah secara proporsional, maka yang muncul adalah risiko bisnis baru bagi industri itu sendiri,” tegasnya.
Novita menilai tantangan terbesar industri film nasional saat ini justru terletak pada aspek distribusi dan keberpihakan kebijakan. Film-film Indonesia masih menghadapi ketimpangan akses layar serta persaingan yang tidak seimbang dengan film impor yang memiliki kekuatan modal dan jaringan distribusi lebih besar.
“Persoalan kita bukan semata kekurangan layar, tetapi bagaimana layar yang ada dapat memberikan ruang yang adil bagi film Indonesia. Negara harus hadir memastikan bahwa film nasional tidak selalu kalah oleh mekanisme pasar yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek,” katanya.
