Kemenhut RI dan Emergent Jajaki Kerja Sama Pendanaan Iklim untuk Sektor Kehutanan
- Dok. Ist
VIVA Jakarta –Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan menjajaki peluang kerja sama baru di sektor pendanaan iklim dengan Emergent Forest Finance Accelerator, Inc. Kerja sama ini difokuskan untuk mendukung upaya pengurangan emisi dari sektor kehutanan, khususnya melalui pendekatan Jurisdictional REDD+ (JREDD+).
Kesepahaman tersebut ditandai melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang berlangsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris, dalam rangkaian London Climate Action Week 2026.
MoU ditandatangani oleh President and Chief Executive Officer Emergent, Eron Bloomgarden, dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi. Penandatanganan turut disaksikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat.
Kesepahaman ini mencerminkan komitmen kedua pihak untuk melanjutkan diskusi secara konstruktif terkait peluang kerja sama dalam mendukung mobilisasi pendanaan iklim bagi perlindungan dan pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia.
Pembahasan tersebut mencakup potensi pemanfaatan hasil pengurangan emisi yang telah terverifikasi melalui Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), peluang pendanaan berbasis kinerja atau results-based payments, hingga skema pendanaan iklim lainnya melalui berbagai standar dan mekanisme internasional yang memiliki integritas tinggi.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan kerja sama ini menjadi bagian dari upaya Indonesia memperluas akses terhadap pendanaan iklim internasional guna mendukung target iklim nasional.
“Kesepakatan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Indonesia dalam melindungi dan memulihkan hutan sebagai bagian dari pencapaian target iklim nasional. Kami menyambut baik kerja sama dengan Emergent sebagai peluang untuk menjajaki berbagai mekanisme pendanaan iklim internasional yang dapat mendukung implementasi Jurisdictional REDD+ Indonesia,” ujar Menteri Kehutanan.
Indonesia sendiri memiliki rekam jejak dalam perlindungan dan restorasi hutan. Melalui program FCPF yang didukung Bank Dunia, Indonesia telah menghasilkan pengurangan emisi terverifikasi dan memperoleh pendanaan iklim sebesar US$110 juta.
Pencapaian tersebut dinilai menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk mengeksplorasi peluang baru di pasar karbon dan skema pendanaan berbasis hasil yang berintegritas tinggi.
Raja Juli Antoni juga menegaskan pemerintah terus memperkuat tata kelola karbon nasional melalui berbagai kebijakan dan reformasi regulasi. Selain itu, pemerintah juga tengah membangun infrastruktur pasar karbon yang kredibel, transparan, dan akuntabel.
