Haidar Alwi Pertanyakan Validitas Metodologi Survei IndexMundi soal Polri
- Istimewa
VIVA Jakarta – Ramainya konten di media sosial yang mengutip survei IndexMundi dan menyebut Polri sebagai institusi kepolisian paling korup di Asia Tenggara mendapat sorotan dari Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, Haidar Alwi. Menurutnya, hasil survei tersebut perlu dicermati secara kritis sebelum dijadikan rujukan.
Haidar mengatakan, penilaian terhadap sebuah survei seharusnya tidak hanya berpatokan pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan metodologi yang digunakan dalam penyusunan data.
“Konten media sosial yang mengklaim Polri sebagai institusi kepolisian paling korup di Asia Tenggara dan menempati peringkat 18 dunia berdasarkan survei IndexMundi seketika berubah menjadi kebenaran publik. Padahal survei tersebut mengandung banyak sekali cacat metodologi,” ujarnya.
Berdasarkan penelusuran yang dilakukannya terhadap halaman survei, tabel hasil, formulir pengisian, serta informasi yang tersedia di IndexMundi, Haidar mengaku menemukan sedikitnya 10 aspek yang menurutnya perlu menjadi perhatian dalam menilai validitas survei tersebut.
Menurut Haidar, salah satu hal yang dipersoalkan adalah sumber responden. Ia menyebut IndexMundi menjelaskan bahwa survei dilakukan melalui pengunjung situs yang bersedia mengisi formulir secara sukarela, bukan melalui mekanisme pengambilan sampel acak yang dapat diuji secara terbuka.
Ia berpandangan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan bias seleksi karena responden berasal dari kelompok yang memilih sendiri untuk berpartisipasi. Selain itu, jumlah 296 responden untuk Indonesia, menurutnya, belum dapat secara otomatis dianggap mewakili persepsi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Haidar juga menyoroti tidak adanya informasi yang terbuka mengenai komposisi demografi responden, persebaran wilayah, metode perekrutan peserta, maupun pembobotan data. Menurutnya, informasi tersebut penting untuk menilai tingkat keterwakilan hasil survei.
Selain itu, ia menilai formulir survei yang tersedia tidak memperlihatkan mekanisme verifikasi identitas maupun domisili responden. Menurut Haidar, hal tersebut membuat publik tidak dapat menilai sejauh mana data yang dihimpun berasal dari responden yang sesuai dengan negara yang dipilih.
Hal lain yang menjadi perhatian Haidar adalah tidak adanya penjelasan mengenai periode pengumpulan data. Menurutnya, informasi tersebut penting untuk mengetahui konteks waktu ketika persepsi responden dikumpulkan.
