KLH Ungkap Misi Besar Tobat Ekologis, Targetkan Perubahan Cara Hidup Masyarakat
- Istimewa.
VIVA Jakarta - Pemerintah mulai mendorong perubahan besar dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup. Bukan hanya melalui kebijakan, tetapi juga dengan membangun kesadaran kolektif masyarakat lewat Gerakan Tobat Ekologis Nasional.
Gerakan itu diinisiasi Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI, Moh. Jumhur Hidayat.
Jumhur menginisiasi gerakan itu sebagai respons atas semakin seriusnya krisis lingkungan yang terjadi di berbagai wilayah. Menurut Jumhur, penyelamatan alam tak cukup mengandalkan penegakan hukum maupun teknologi. Namun, harus diawali dengan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap lingkungan.
Konsep tobat ekologis itu akan jadi fondasi berbagai program pemulihan lingkungan. Hal itu mulai dari gerakan penanaman dua miliar pohon, penguatan tanaman bambu sebagai solusi berbasis alam (nature-based solutions), hingga percepatan penanganan darurat sampah yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi sirkular demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Advokasi dan Penguatan Partisipasi Publik, Yudi Syamhudi Suyuti menjelaskan Gerakan Tobat Ekologis Nasional jadi langkah strategis yang sejalan dengan arah pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Gerakan Tobat Ekologis Nasional Pak Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat ini sangat penting sebagai perwujudan Program Presiden Prabowo Subianto tentang lingkungan hidup," kata Yudi kepada wartawan, Senin, 6 Juli 2026.
Menurut Yudi, gerakan itu bukan hanya berdampak bagi perbaikan lingkungan di dalam negeri. Tapi, juga perkuat posisi Indonesia dalam menghadapi berbagai isu lingkungan di tingkat global.
"Dan gerakan tobat ekologis nasional ini juga sangat penting dalam menempatkan posisi dan kepentingan nasional Indonesia di tengah-tengah kepentingal global," ujarnya.
Dia bilang Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup berkomitmen mengawal gerakan tersebut. Langkah itu dengan memperluas keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari gerakan bersama antara negara dan rakyat.
"Untuk itu Kementerian LH serius mengadvokasi gerakan tobat ekologis nasional sekaligus membangun partipasi publik sebesar-sebesarnya, sebagai gerakan negara dan rakyat," jelas Yudi.
Selain menggerakkan partisipasi publik, KLH juga terus memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran lingkungan. Upaya tersebut mencakup penagihan hak-hak keperdataan negara yang telah berkekuatan hukum tetap hingga penanganan kejahatan keuangan berbasis lingkungan.
