Pasokan Listrik Disorot, PLTN Disebut Jalan Keluar Menuju Ketahanan Energi Indonesia
- Istimewa
VIVA Jakarta - Wacana percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) kembali mencuat di tengah sorotan terhadap kebijakan pembatasan produksi batu bara melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Sejumlah kalangan menilai kebijakan pembatasan produksi batu bara berpotensi mengganggu pasokan listrik nasional.
Isu tersebut menjadi pembahasan utama dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Sustainability Ketenagalistrikan untuk Ketahanan Energi Indonesia" yang digelar Serikat Mahasiswa Paramadina bersama Indonesia Muda di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026.
Diskusi itu menyoroti pentingnya evaluasi kebijakan energi nasional agar mampu menjaga keandalan pasokan listrik sekaligus mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060.
Ketua KNPI Muhammad Natsir, menjadi salah satu pembicara yang mengkritisi kebijakan pemangkasan RKAB batu bara. Menurutnya, kebijakan itu berdampak pada berkurangnya pasokan energi primer sehingga memicu pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah termasuk wilayah Depok dan sekitarnya.
Menurut dia, langkah pembantu Presiden yang mengambil kebijakan memangkas RKAB ini jelas ada dampaknya.
"Di sejumlah daerah terjadi pemadaman listrik bergilir yang mengganggu pelaku usaha kecil, seperti peternak ayam yang merugi karena ketergantungan pada listrik sangat tinggi," kata Natsir.
Ia menilai kebijakan tersebut tidak selaras dengan arah hilirisasi yang selama ini didorong Presiden Prabowo Subianto karena justru berpotensi merugikan kepentingan nasional.
Selain mengganggu pasokan listrik, pembatasan produksi batu bara juga dikhawatirkan membuat negara-negara pengimpor beralih ke pemasok lain.
Karena itu, Natsir berharap pemerintah memberikan dukungan penuh kepada PLN dalam mempersiapkan pembangunan PLTN. Sebab, pembanguinan PLTN sebagai salah satu solusi memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.
Adapun Founder Indonesia Muda Nasarullah Hamid menilai Indonesia harus segera percepat transisi energi agar tak terus bergantung pada bahan bakar fosil.
Ia memaparkan bahwa hingga April 2026 kapasitas pembangkit listrik nasional telah mencapai 108 gigawatt (GW). Namun, sekitar 85 persen masih berasal dari energi fosil, dengan batu bara menyumbang porsi terbesar mencapai 64,87 persen.
Menurut Nasarullah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menetapkan energi nuklir sebagai salah satu pilar energi baru yang akan menopang kebutuhan listrik nasional di masa depan.
