Pasokan Listrik Disorot, PLTN Disebut Jalan Keluar Menuju Ketahanan Energi Indonesia
- Istimewa
Pemerintah sendiri menargetkan PLTN pertama mulai beroperasi pada 2032 dengan mengusung teknologi Small Modular Reactor (SMR) yang dinilai lebih aman, fleksibel, dan efisien dibandingkan reaktor konvensional berkapasitas besar.
"Nuklir menawarkan ekosistem energi dengan kapasitas besar dan stabil. Investasi awalnya memang mahal, namun biaya operasinya rendah dan mampu menjadi instrumen investasi luar negeri serta transfer teknologi," kata Nasarullah.
Dalam forum yang sama, dosen Universitas Paramadina, Dr. Herdi Sahrasad, mengingatkan bahwa pembangunan sektor energi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga dipengaruhi kondisi fiskal negara.
Ia menilai ruang fiskal pemerintah saat ini masih terbatas akibat tingginya beban utang dan perlunya pembenahan tata kelola pemerintahan agar lebih profesional dalam menangani persoalan strategis.
Herdi mendorong pemerintah menetapkan skala prioritas terhadap berbagai program nasional sehingga kapasitas fiskal dapat diperkuat. Menurutnya, ketahanan energi juga harus ditopang oleh tata kelola yang baik serta penegakan hukum terhadap praktik oligarki di sektor sumber daya alam.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah melalui Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) telah memetakan Bangka Belitung dan Kalimantan Barat sebagai lokasi proyek percontohan pembangunan PLTN.
Proyek tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk meningkatkan kontribusi energi nuklir hingga mencapai sekitar 11,7–12,1 persen dalam bauran energi baru terbarukan nasional pada 2060. Selain itu, memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah tantangan transisi energi global.
