Arah Kebijakan Pertahanan Disorot, Al Araf Kritik Perluasan Struktur Teritorial TNI
- Istimewa
VIVA Jakarta - Direktur Centra Initiative, Al Araf menilai arah kebijakan postur pertahanan yang dibangun pemerintah saat ini kehilangan orientasi sebagai sistem pertahanan negara. Menurutnya, kebijakan pertahanan justru semakin memperluas keterlibatan militer dalam urusan sipil.
Kondisi itu berpotensi mengaburkan fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara menghadapi ancaman dari luar.
Al Araf mengatakan strategi pertahanan semestinya difokuskan pada pembangunan kemampuan militer untuk menghadapi ancaman eksternal. Namun, ia melihat kebijakan yang berkembang saat ini justru memperkuat struktur teritorial dan fungsi Badan Teritorial Pertahanan (BTP) dalam berbagai urusan nonpertahanan.
Bagi dia, arah kebijakan postur pertahanan negara yang dibangun oleh Menteri Pertahanan saat ini dinilai tidak jelas dan kehilangan orientasi.
"Kebijakan postur dan struktur justru diarahkan untuk menghadapi dan mengancam masyarakat sendiri, bukan menghadapi ancaman negara luar seperti Malaysia dan Australia," kata Al Araf, dalam keterangannya, Kamis, 16 Juli 2026.
Menurutnya, ketidakjelasan strategi tersebut tercermin dari fungsi BTP yang dinilai tidak memiliki arah yang sesuai dengan konsep pertahanan negara.
Ia menilai kebijakan itu justru berpotensi menghadirkan ancaman bagi masyarakat karena memperluas peran militer ke ranah sipil.
Al Araf juga menyoroti indikasi remiliterisasi melalui penguatan kembali struktur badan teritorial. Menurutnya, struktur tersebut memiliki kemiripan dengan model pada masa Orde Baru ketika dimanfaatkan untuk menopang doktrin Dwifungsi ABRI.
Menurut dia, ada indikasi kuat adanya remiliterisasi melalui perluasan struktur badan teritorial yang identik dengan era Orde Baru.
"Di mana rezim Soeharto mempolitisasi struktur tersebut secara permanen untuk melanggengkan kekuasaan dan memperkuat doktrin Dwifungsi ABRI," ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa meski era Reformasi membawa semangat menghapus Dwifungsi ABRI, struktur teritorial tidak pernah benar-benar dibubarkan. Padahal, menurutnya, struktur tersebut merupakan salah satu penopang utama praktik dwifungsi pada masa lalu.
Al Araf menilai, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, struktur tersebut justru kembali diperkuat melalui pelibatan BTP dalam berbagai program sipil, termasuk ketahanan pangan.
"Kini, di bawah rezim Prabowo, struktur tersebut kembali diintensifkan dengan menjadikan BTP sebagai alat untuk mengurus ketahanan pangan dan berbagai urusan sipil lainnya, yang berujung pada masifnya perampasan tanah rakyat," katanya.
