KDKMP Bukan Pesaing Warung, Pemerintah Siapkan 30 Ribu Koperasi Jadi Motor Ekonomi Desa
- Istimewa
VIVA Jakarta - Pemerintah menargetkan pembangunan 30 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pada 2026. Program itu diproyeksikan tak sekadar jadi wadah kegiatan ekonomi masyarakat.
Namun, juga berperan sebagai pusat distribusi bantuan pemerintah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di desa.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan, keberadaan KDKMP tak dimaksudkan untuk mengambil alih atau menyaingi usaha warung kelontong maupun supermarket yang selama ini telah berkembang di tengah masyarakat.
Sebaliknya, koperasi tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem perekonomian desa melalui distribusi barang dan bantuan pemerintah serta membuka peluang usaha bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Yandri dalam Seminar Nasional KDKMP yang digelar 10 Asosiasi Desa bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa, 4 Agustus 2026.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto
- Istimewa
Seminar tersebut dibuka Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri sekitar 500 peserta. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari anggota asosiasi desa, Gubernur Sulawesi Selatan, para bupati di Sulsel, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD), kepala dinas koperasi, akademisi hingga organisasi kemasyarakatan.
Kegiatan ini digelar untuk memberikan pemahaman mengenai tujuan, manfaat, serta tahapan implementasi KDKMP. Pemerintah berharap pemahaman tersebut dapat memperkuat kesiapan daerah dalam menjalankan program sehingga koperasi benar-benar mampu menjadi penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
Yandri mengatakan pemerintah pede keberadaan KDKMP bisa memperkuat perekonomian masyarakat desa. Selain menjadi sarana pengembangan usaha, koperasi juga diharapkan mampu memperlancar distribusi berbagai barang subsidi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Terkait kendala lahan dibeberapa daerah pemerintah menyatakan akan terus berkoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait agar pembanguan koperasi dapat berjalan sesuai.dengan target nasional," ujar Yandri.
Menurut pemerintah, pencapaian target pembangunan 30 ribu KDKMP perlu dukungan dan koordinasi lintas sektor. Salah satu persoalan yang masih ditemukan di sejumlah daerah adalah ketersediaan lahan untuk pembangunan koperasi.
Karena itu, pemerintah memastikan persoalan tersebut akan terus dikoordinasikan bersama kementerian dan lembaga terkait agar tidak menghambat pelaksanaan program.
