Isu Miring Kepung Menteri Dody, Pengamat Singgung Dugaan Serangan Balik Mafia Infrastruktur
- Dok. Kementerian PU
VIVA Jakarta – Rentetan isu yang belakangan menyeret Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dinilai muncul di tengah langkah pembenahan birokrasi yang dilakukan di lingkungan Kementerian PU.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menduga derasnya pemberitaan tersebut berpotensi berkaitan dengan resistensi dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu oleh agenda reformasi internal.
Trubus menilai sejumlah pemberitaan mengenai Dody muncul secara masif, bahkan sebagian di antaranya bercampur dengan informasi yang belum terverifikasi. Kondisi itu, menurut dia, menguatkan dugaan adanya serangan balik terhadap kebijakan pembenahan yang sedang dijalankan Kementerian PU.
“Kalau dilihat dari masifnya pemberitaan, terus juga ada yang terbawa semacam disinformasi, memang indikasi ke sana (diserang balik) sangat kuat gitu lho,” ujar Trubus di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah
- Antara
Sejumlah isu yang belakangan dikaitkan dengan Dody antara lain rencana perjalanan dinas ke luar negeri, penggunaan pesawat yang disebut sebagai jet pribadi, hingga mutasi pegawai. Atas berbagai isu tersebut, Dody maupun Kementerian PU telah memberikan bantahan dan klarifikasi.
Menurut Trubus, pihak-pihak yang selama ini memperoleh keuntungan dari proyek infrastruktur berpotensi merasa ruang geraknya semakin terbatas setelah Dody memperketat pengawasan dan melakukan rotasi sejumlah pejabat.
“Karena mereka selama ini kan kesulitan sekali dengan Pak Dody, mereka-mereka yang biasa bermain di ranah proyek-proyek infrastruktur (tidak bergerak bebas),” ungkapnya.
Meski demikian, Trubus menegaskan dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian. Hingga kini belum ada temuan resmi yang menyatakan seluruh isu yang menyeret Dody digerakkan oleh kelompok atau jaringan tertentu.
Dugaan Perlawanan Internal
Trubus juga menduga sebagian isu yang berkembang berasal dari pihak-pihak lama di lingkungan Kementerian PU yang terdampak kebijakan penataan organisasi dan disiplin pegawai.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian, kata dia, adalah adanya indikasi keterlibatan pegawai dalam transaksi judi daring berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Karena kan Pak Dody juga mendapatkan laporan dari PPATK, ada sekitar 3.000-an (pegawai) pokoknya yang terindikasi judol. Berarti kan di situ harus ada pembenahan serius toh dalam hal ini terhadap internal di Kementerian PU, mungkin dari eselon satu sampai ke bawah, ke tingkat kepala-kepala dinas itu,” tegasnya.
