Wacana Reshuffle Mencuat, Figur Sipil-Profesional Punya Peluang Isi Kursi Wamenhan
- Istimewa
VIVA Jakarta - Wacana reshuffle Kabinet Presiden Prabowo Subianto yang diprediksi bergulir pada Agustus 2026 kembali memunculkan sejumlah nama yang disebut berpeluang masuk ke pemerintahan.
Salah satu nama yang belakangan dikaitkan dengan posisi Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) adalah pengusaha muda sekaligus profesional industri pertahanan, Norman Joesoef.
CEO Republikorp itu diprediksi berpeluang menggantikan Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto. Namun, hingga kini keputusan mengenai posisi tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Jika wacana tersebut terealisasi, kehadiran Norman akan menarik perhatian karena membawa latar belakang sipil-profesional dengan pengalaman di sektor industri pertahanan.
Norman diketahui telah berkecimpung di bidang alat utama sistem senjata (alutsista), perlengkapan taktis, dan teknologi strategis sejak 2013. Ia juga disebut memiliki pengalaman membangun kemitraan dengan berbagai jejaring internasional di sektor pertahanan.
Terlepas dari nama yang beredar, penentuan figur Wamenhan dinilai lebih penting dilihat dari kebutuhan strategis pertahanan nasional. Faktor kepercayaan dan kemampuan menjadi dua parameter utama yang perlu diperhatikan Presiden.
Pengamat sekaligus peneliti pertahanan dan intelijen, Wawan H Purwanto, mengatakan pergantian Wamenhan merupakan bagian dari kewenangan Presiden untuk memilih figur yang dinilai paling tepat mendukung agenda pertahanan nasional.
Norman Joesoef diisukan jadi Wakil Menteri Pertahanan RI.
- Istimewa
Menurut Wawan, sosok yang dipilih tidak hanya harus memiliki kompetensi. Namun, juga mampu membangun kepercayaan dan memahami arah strategis pertahanan yang ingin dijalankan pemerintah.
Ia bilang posisi Wamenhan merupakan hak prerogatif Presiden untuk mendapatkan figur yang paling dipercaya.
"Parameter ideal yang digunakan adalah faktor trust dan kapabilitas di bidang pertahanan demi menjamin tercapainya kepentingan serta keamanan nasional," kata Wawan di Jakarta, dikutip pada Minggu, 9 Agustus 2026.
Wawan menilai posisi Wamenhan tidak sebatas menjalankan fungsi administratif. Figur yang menduduki jabatan tersebut harus mampu memahami visi strategis Presiden di bidang pertahanan sekaligus membantu menerjemahkannya ke dalam kebijakan dan program yang konkret.
Karena itu, rekam jejak, kompetensi, integritas, serta kemampuan membangun jejaring strategis menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhitungkan dalam memilih figur pendamping Menteri Pertahanan.
