Kejati Jambi Siap Tindak Tegas Pelaku Karhutla di Jambi
- VIVA Jakarta/Syarifuddin Nasution (Jambi)
Jambi - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, Sugeng Hariadi, bersama Kabag TU para Koordinator dan jajaran mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Peningkatan Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) secara virtual dari Ruang Vicon Kejati Jambi.
Rakor skala nasional ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.
Agenda ini diselenggarakan sebagai langkah konsolidasi pemerintah, dalam mengatasi ancaman Karhutla yang mulai menunjukkan peningkatan eskalasi di sejumlah wilayah Indonesia.
Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam rakor tersebut, di antaranya Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta jajaran pimpinan TNI dan Polri.
Secara keseluruhan, rakor nasional ini diikuti oleh perwakilan dari 11 provinsi serta 36 kabupaten/kota yang berada dalam status kewaspadaan tinggi terhadap potensi Karhutla.
Dari Provinsi Jambi, rakor secara virtual juga diikuti oleh Gubernur Jambi, Al Haris dari Rumah Dinas Gubernur Jambi. Turut mendampingi dalam forum tersebut yakni Kasrem 042/Garuda Putih, Karoops Polda Jambi, Kasi Penkum Kejati Jambi, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, serta jajaran pejabat jajaran Pemprov Jambi.
Kehadiran lintas sektor ini menegaskan posisi Provinsi Jambi yang menjadi salah satu titik perhatian utama dalam upaya pengendalian Karhutla nasional.
Dalam arahannya, Menkopolkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menyampaikan bahwa wilayah Indonesia saat ini masih berada dalam tingkat kerawanan dan risiko tinggi ancaman Karhutla.
Kondisi ini dipengaruhi oleh prediksi fenomena iklim El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026. Ia menegaskan, bahwa Karhutla bukan sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat, keselamatan warga, kualitas udara, kelestarian ekosistem, hingga stabilitas sosial dan ekonomi di daerah.
"Oleh karena itu, langkah pencegahan dini, kesiapsiagaan pemadaman, pengawasan di wilayah rawan, serta penegakan hukum harus dilakukan secara terpadu dan tegas guna menekan risiko Karhutla semaksimal mungkin," tegas Menkopolkam.
Menkopolkam menuturkan, kunci utama keberhasilan pengendalian Karhutla terletak pada sinergi yang solid antara kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri dan aparat penegak hukum.
