Terima Policy Brief Mahasiswa Monash, Ibas Dorong Kebijakan Berbasis Riset

VIVA Jakarta – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan kajian akademik sebagai landasan penyusunan kebijakan publik. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa, peneliti, dan akademisi diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ibas saat mengunjungi Herb Feith Centre, Monash University, Melbourne, Australia, dalam pertemuan bersama mahasiswa Indonesia, perwakilan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI), dan sivitas akademika.

Dalam pertemuan itu, Ibas menekankan bahwa perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat berkontribusi dalam penyelesaian persoalan bangsa melalui penelitian dan rekomendasi kebijakan.

“Negara membutuhkan pandangan dari para ahli, kampus, dan kajian-kajian akademis. Saya berharap gagasan yang dihasilkan oleh mahasiswa, peneliti, dan akademisi dapat diterjemahkan menjadi solusi nyata bagi berbagai persoalan kehidupan masyarakat,” ujar Ibas dikutip Rabu, (22/10).

Ia menilai, penyusunan kebijakan publik perlu didukung kajian yang memadai, partisipasi masyarakat, serta proses evaluasi yang berkelanjutan. Kualitas kebijakan, menurutnya, tidak hanya ditentukan oleh selesainya proses legislasi, tetapi juga oleh penerapan aturan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Dalam diskusi tersebut, Ibas mendorong mahasiswa dan akademisi menyusun policy brief atau rekomendasi kebijakan berbasis riset untuk disampaikan kepada MPR RI, DPR RI, kementerian, maupun pemerintah. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Ibas juga menanggapi gagasan mahasiswa bernama Anhar dan mengapresiasi keterlibatan mahasiswa dalam mengembangkan pemikiran serta rekomendasi kebijakan. Ia menekankan bahwa aspirasi perlu didukung riset yang transparan dan pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat agar dapat menjadi masukan konstruktif bagi lembaga negara.

Menurut Ibas, penyusunan kebijakan perlu diawali dengan pemahaman mendalam mengenai kebutuhan dan harapan masyarakat. Karena itu, Indonesia membutuhkan kontribusi ilmuwan, psikolog, dan ahli perilaku atau behavioral scientists untuk mempelajari perilaku masyarakat secara sistematis.

Hasil kajian tersebut diharapkan dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi dan program yang relevan. Dengan demikian, policy brief tidak hanya menjadi dokumen akademik, tetapi juga menjadi penghubung antara penelitian dan proses pengambilan keputusan.

Ibas turut menyoroti pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk memperluas partisipasi masyarakat. Teknologi dapat membantu menghimpun aspirasi dan mendukung analisis kebijakan, dengan tetap memperhatikan akurasi, etika, dan akuntabilitas.

Ia juga mengingatkan bahwa kritik terhadap pemerintah dan lembaga negara merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik akan lebih bermakna apabila disertai kajian, argumentasi yang kuat, serta tawaran solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Ibas menilai mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri memiliki peluang untuk membawa pulang pengetahuan, pengalaman, jejaring, dan inovasi yang bermanfaat bagi pembangunan nasional. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga negara dinilai perlu diperkuat agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan.

“To lead is to listen. Seorang pemimpin harus mau mendengar. Di ruang akademik, kita perlu membuka diri terhadap perbedaan pendapat, mempertajam diskusi, dan mencari gagasan baru. Yang terpenting, bagaimana gagasan tersebut dapat menjadi solusi nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.

Melalui pertemuan tersebut, Ibas berharap hubungan antara dunia akademik dan lembaga negara semakin erat. Ia mendorong mahasiswa dan akademisi terus menghasilkan penelitian serta rekomendasi kebijakan yang relevan, terstruktur, dan berbasis bukti sehingga dapat berkontribusi dalam penyelesaian persoalan masyarakat dan pembangunan Indonesia.