Pengamat Nilai Yusril Layak Jadi Wapres, Figur Nonpartai Dinilai Lebih Objektif

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra
Sumber :
  • Kemenko Kumham Imipas

VIVA Jakarta – Wacana mengenai sosok yang berpeluang menggantikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Ali Syafaat, menilai figur nonpartai politik idealnya mengisi posisi Wakil Presiden karena dinilai memiliki ruang lebih besar untuk menyampaikan pandangan objektif dalam pengambilan keputusan pemerintahan.

img_title Yusril Berpeluang Gantikan Gibran, Akademisi Nilai Rekam Jejak Pemerintahan Jadi Modal

Dalam konteks tersebut, Ali menilai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memiliki kapasitas dan pengalaman kenegaraan yang memadai untuk menduduki jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan yang saat ini ditempati Gibran.

Meski demikian, peluang Yusril tidak hanya ditentukan oleh kapasitas personal, tetapi juga bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto serta dinamika politik dengan partai-partai koalisi pemerintah.

img_title Tokoh Papua Dorong Prabowo Pertimbangkan Pimpinan DPD RI sebagai Pengganti Gibran

“Idealnya nonpartai untuk dapat memberikan pandangan yang lebih obyektif dalam pengambilan keputusan pemerintahan,” kata Ali.

Menurut Ali, dibandingkan sejumlah nama lain yang mulai diperbincangkan sebagai calon pengganti Wakil Presiden, Yusril memiliki pengalaman dan kapasitas kenegaraan yang lebih kuat. Namun, posisi politiknya dinilai memiliki keterbatasan karena kekuatan partai yang relatif kecil.

img_title Muncul Usulan Wapres Pengganti Gibran dari DPD RI, Ini 4 Nama yang Dinilai Layak

“Yusril memiliki pengalaman dan kapasitas kenegaraan yang lebih dari yang dimiliki oleh semua nama lain yang beredar. Mungkin kelemahannya hanya dari sisi kekuatan partainya yang relatif kecil,” ujarnya.

Ali menjelaskan, kekuatan partai politik tetap menjadi faktor yang dapat memengaruhi proses pengisian jabatan Wakil Presiden. Meskipun secara konstitusional Presiden memiliki kewenangan mengusulkan calon, pertimbangan dan kompromi politik dengan partai-partai koalisi tetap berpotensi mewarnai proses tersebut.

“Ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa kewenangan pengusulan calon ada pada Presiden. Namun demikian secara praktis mungkin terjadi kompromi dengan partai politik. Hal ini bergantung pada kekuatan Presiden di hadapan partai-partai koalisi,” jelasnya.

Peluang Yusril Bergantung pada Keputusan Presiden

Ali menilai peluang Yusril untuk menjadi Wakil Presiden cukup besar. Kendati demikian, realisasi peluang tersebut sangat ditentukan oleh sikap dan kemampuan Presiden dalam menghadapi tekanan politik dari partai-partai pendukung pemerintah.

“Prof. Yusril punya peluang besar mengisi posisi tersebut. Namun bergantung pada Presiden menghadapi tekanan dari partai koalisi,” katanya.

Halaman Selanjutnya
img_title