Polemik Pagar Beton Laut di Cilincing, Menteri KKP Dinilai Gagal Lindungi Lautan

“Ini adalah pelanggaran nyata terhadap amanat undang-undang. Pihak KKP telah lalai dan mengorbankan kepentingan rakyat demi korporasi,” tegas Ahmad.

PB SEMMI pun mendesak Presiden untuk tidak hanya mencopot Menteri KKP, tetapi juga mengevaluasi seluruh izin proyek yang berpotensi merugikan nelayan maupun merusak lingkungan.

“Kami menuntut keadilan bagi para nelayan Cilincing dan seluruh rakyat Indonesia. Presiden Prabowo harus membuktikan komitmennya menjaga kelautan dan perikanan sebagai sumber daya vital bangsa,” pungkas Ahmad.

PB SEMMI memastikan akan terus mengawal isu ini dan siap melakukan aksi lanjutan bila tuntutan mereka tidak ditanggapi serius.