APBD DKI Terancam Turun Drastis, Gubernur Pramono Anung Janji Program Rakyat Tak Terganggu

VIVA Jakarta - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta terancam turun signifikan imbas kebijakan pemerintah pusat yang bakal melakukan pemangkasan dana transfer. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo pun buka suara terkait kebijakan pemerintah pusat.

Menurut dia, program-program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk masyarakat dipastikan tetap berjalan meski pemerintah pusat melakukan pemangkasan dana transfer.

Dia menyebut deretan program Pemprov DKI di antaranya Kartu Jakarta Pinter (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan pemutihan ijazah.

“Tentunya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk KJP, KJMU, Pemutihan Ijazah, program-program yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, tidak terganggu,” kata Pramono di kawasan Jakarta Utara, Jumat, 3 Oktober 2025.

Pramono menambahkan bila nanti dilakukan pemotongan dana bagi hasil (DBH) oleh pemerintah pusat, maka Pemprov DKI mesti siap berinovasi untuk pembiayaan ke depannya.

“Ya, intinya Jakarta dalam kondisi apapun, DBH dipotong tentunya kita harus siap,” jelas politikus PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyampaikan jumlah APBD DKI 2026 berpotensi turun imbas adanya pemangkasan dana transfer ke DKI Jakarta oleh pemerintah pusat.

Khoirudin mengatakan DPRD dan Pemprov DKI sudah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026.

Dijelaskan dia, dari kebijakan itu, diproyeksikan penerimaan transfer dari pusat, seperti dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) mencapai Rp26 triliun.

"DBH kita akan berubah sekitar Rp15 triliun, yang tersisa Rp11 triliun. Tentu ini akan mengubah postur angka yang sangat signifikan perubahannya, sementara kita sudah MoU KUA-PPAS, sudah (menyusun) RKA (rencana kerja anggaran)," tutur Khoirudin.

Adapun DPRD dan Pemprov DKI sudah merencanakan APBD DKI pada 2026 sebesar Rp95,35 triliun. Angka ini naik 3,8 persen dibandingkan nilai APBD pada tahun anggaran 2025 yang hanya Rp91,86 triliun.

Tapi, dengan adanya pemangkasan itu, maka dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta jadi hanya Rp11 triliun. Dengan demikian, nilai APBD DKI 2026 berpotensi turun drastis.

"Karena kita sudah MoU dengan angka Rp95,3 triliun. Kalau kita melihat DBH hari ini, (APBD 2026) kita sekitar Rp78 triliun atau Rp79 triliun. Jadi, sangat jauh perubahannya," jelas Khoirudin di Jakarta, beberapa hari lalu. (Ant)