Redam Potensi Gejolak Sosial, Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Hidupkan Lagi Siskamling

VIVA Jakarta - Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian memberikan 11 arahan Utama yang wajib dilaksankan pemerintah daerah Bersama unsur masyarakat. Arahan itu demi tujuan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah.

Demikian disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo saat memberikan arahan kepada jajaran Pemerintah Provinsi Jambi, Forkopimda, serta perwakilan masyarakat di Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Rabu, 10 September 2025.

Dalam arahannya, Yusharto menjelaskan Mendagri Tito Karnavian sudah menginstruksikan 11 arahan utama yang wajib dilaksanakan Pemerintah Provinsi. Ia merincikan 11 arahan dari Mendagri itu seperti melaksanakan rapat Forkopimda, mendatangi dan bersama-sama berdialog dengan para tokoh.

"Melaksanakan doa kedamaian, gencarkan program pro-rakyat dalam bentuk pasar murah dan bansos, tunda kegiatan seremonial, dan seterusnya sampai dengan mengaktifkan siskamling,” kata Yusharto dalam keterangannya dikutip pada Kamis, 11 September 2025.

Dia menambahkan arahan Mendagri Tito bukan hanya bersifat administratif. Tapi, jadi upaya konkret dalam meredam potensi konflik sosial sekaligus menjaga kondusivitas daerah. 

Menurut dia, Mendagri Tito juga mengingatkan agar kepala daerah selalu berada di wilayahnya saat kondisi rawan. Ia menyampaikan kepala daerah agar menunda keberangkatan ke luar negeri yang tak memiliki kepentingan urgent.

Yusharto juga mengingatkan agar kepala daerah menggunakan bahasa yang santun dan menenangkan saat memberikan pernyataan publik.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyinggung peran vital siskamling atau sistem keamanan lingkungan. Dia menekankan peran siskamling penting dalam menjaga keamanan di tingkat paling bawah. 

Menurut dia, siskamling merupakan bagian dari strategi preventif yang perlu dihidupkan Kembali. Dengan siskamling maka ada penguatan peran Satlinmas, Satpol PP, RT/RW, hingga tokoh masyarakat.

“Rapat kami terakhir dengan Pak Menteri, kami mencoba mengidentifikasi di antaranya bagaimana sehari-harinya poskamling, sistem keamanan lingkungan itu dioperasikan, bagaimana standar operasional prosedur, sarana dan fasilitas yang dibutuhkan," jelasnya.

Pun, ia menyadari belum ada standar operasional prosedur.  "Tetapi, secara kelembagaan unsur yang bisa menjadi pelaksana kegiatan yang bersifat preventif ini akan kita coba gunakan untuk merendam kondisi di waktu-waktu yang akan datang,” jelas Yusharto.

Lebih lanjut, dia juga menyampaikan apresiasi kepada Provinsi Jambi yang melaksanakan sebagian besar dari arahan Mendagri. Kata dia, ikhtiar Pemprov Jambi melakukan rapat Forkopimda, doa lintas agama, hingga pengaktifan siskamling di sejumlah kabupaten/kota. 

Namun, Yusharto mengingatjan agar kabupaten/kota yang belum menindaklanjuti segera melaporkan pelaksanaannya kepada Kemendagri.

“Terima kasih Jambi sudah lewat instruksi sudah menyampaikan dan kami diminta untuk sampai ke Siskamlingnya. Kami akan ikut mungkin patroli atau bersama-sama dengan warga besok malam, izin untuk bisa merasakan hadir dalam pelaksanaan siskamling nanti,” imbuhnya.

Yusharto juga menyampaikan pentingnya partisipasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta organisasi kemasyarakatan dalam menjaga stabilitas sosial politik dan keamanan. Dia menuturkan upaya itu penting agar semua pihak mewaspadai potensi hoaks, ujaran kebencian, dan tindakan provokatif yang dapat memperkeruh suasana.

Dia bilang dengan pelaksanaan 11 arahan Mendagri Tito secara konsisten, serta penguatan Siskamling Jambi diyakini bisa menjaga stabilitas dan menjadi contoh dalam membangun keamanan berbasis partisipasi masyarakat.