Tambang Nikel Kembali Beroperasi di Raja Ampat, DPR Ingatkan Potensi Kerusakan Hayati

VIVA Jakarta –Polemik mengiringi keputusan pemerintah pusat yang kembali membuka izin operasional PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, sejak 3 September 2025. 

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Yulian Gunhar, menegaskan langkah tersebut harus ditinjau ulang karena berisiko besar terhadap kelestarian lingkungan.

“Pembukaan tambang kembali ini perlu disikapi hati-hati, karena berpotensi merusak ekosistem hayati dan keberlanjutan lingkungan di Raja Ampat,” kata Gunhar, Rabu 17 September 2025.

Suara Masyarakat Diabaikan

Gunhar menilai keputusan itu terkesan tergesa-gesa. Ia menekankan bahwa pemerintah pusat tidak mempertimbangkan secara mendalam suara masyarakat adat serta dampak jangka panjang yang bisa terjadi.

Menurutnya, pemerintah daerah hanya diberi kewenangan mengawasi kewajiban perusahaan, sementara kontrol penuh tetap dipegang pusat.

“Jangan sampai rakyat lokal merasa suara mereka diabaikan. Sehingga kesannya negara hanya hadir untuk kepentingan investor, bukan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

Warisan Dunia yang Harus Dijaga

Gunhar mengingatkan, Raja Ampat bukan sekadar aset daerah, tetapi juga warisan dunia dengan reputasi internasional sebagai “surga kecil” yang menyimpan kekayaan hayati luar biasa.

“Kami mendesak agar keuntungan tambang jangan hanya lari ke kantong segelintir pihak, sementara rakyat setempat menanggung kerusakan lingkungan yang tak terbayar,” ujarnya.

Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, pembangunan harus berjalan beriringan dengan kelestarian lingkungan. Ia menyebut, prinsip keberlanjutan wajib menjadi dasar kebijakan, terutama di kawasan sensitif seperti Raja Ampat.

“Raja Ampat adalah warisan dunia yang wajib dijaga. Kita bisa mengelola sumber daya alam, tapi jangan sampai mengorbankan masa depan lingkungan dan generasi berikutnya,” pungkas Gunhar.