DPR Soroti Kenaikan Utang PLN yang Mencapai Rp 156 Miliar Tiap Hari

Menurut Uchok, situasi ini menunjukkan bahwa berbagai bantuan negara, seperti subsidi dan penyertaan modal negara (PMN), belum mampu memperbaiki performa keuangan dan layanan PLN.

Kritik juga mengemuka dari masyarakat terkait layanan PLN, mulai dari pemadaman listrik, kenaikan tarif yang dianggap tidak transparan, hingga kualitas pelayanan yang dinilai terus menurun.

Komisi VI DPR mendesak pemerintah dan Kementerian BUMN untuk segera mengevaluasi menyeluruh kinerja dan kepemimpinan PLN guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas layanan publik di sektor ketenagalistrikan.