Prof Haris: Secara Konkret, PMII Dapat Bangun Ekosistem Pemberdayaan yang Aktivasi Program Pemerintah

VIVA Jakarta - Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) diminta berjuang untuk meneguhkan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin yang bukan hanya di masjid, kampus, tetapi juga di desa, dan kantong kemiskinan bangsa. Upaya itu salah satunya dengan memperjuangkan keberpihakan kepada rakyat.

Demikian disampaikan Deputi 3 Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Prof Abdul Haris saat membuka acara Pelatihan Kader Nasional XIX dengan tema 'Manifesto PMII: Meneguhkan Nasionalisme dan Merawat Tradisi dalam Menjawab Tantangan Global', Kamis, 7 Agustus 2025.

"Termasuk dalam kehidupan bermasyarakat, memperjuangkan keberpihakan pada rakyat, hingga pemberdayaan masyarakat," kata Prof Abdul Haris

Menurut dia, Islam yang diperjuangkan bukan Islam simbolik. Begitu juga bukan Islam identitas belaka. Namun, kata dia, Islam sebagai nilai yang membebaskan umat dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan.

Ia bilang pelatihan kaderisasi nasional juga sebagai wujud komitmen PMII dalam pengarusutamaan Islam rahmatan lil’ alamin. "Sebagai Islam yang santun, ramah, moderat, cinta damai, toleran, dan mengapresiasi nilai-nilai luhur budaya bangsa," tuturnya.

Pun, dia menambahkan pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada yang mendukung dan menunjukkan perhatian serta komitmen dalam semangat kaderisasi. Kata Prof Haris, upaya itu menjadi insan nasionalis dalam menjawab tantangan global di tengah arus modernisme yang semakin masif. 

"Alangkah bahagianya saya bisa berdiri dalam forum ini, di tengah para intelektual muda, kader pergerakan, dan pelanjut estafet perjuangan Islam Ahlussunnah wal 

Jamaah an-Nahdliyyah," ujarnya.

Lebih lanjut, Prof Haris menyampaikan di tengah tantangan zaman yang begitu cepat berubah karena disrupsi teknologi dan ketimpangan sosial, PMII hadir sebagai benteng moral serta intelektual yang harus mampu jadi jawaban.

Kata dia, PMII sebagai organisasi kader tentu tidak cukup hanya tumbuh secara kuantitas. "Namun, ia harus tumbuh secara kualitas, yang mampu melahirkan kader-kader pemikir, pelaku, dan menjadi solusi di tengah persoalan yang dihadapi bangsa," tuturnya.

Kata Prof Haris, sebagai negara besar, RI masih terus berjuang mengentaskan kemiskinan. Ia menekankan Pemerintah RI saat ini menjalankan berbagai program prioritas diantaranya Sekolah 

Rakyat, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, dan Koperasi Desa Merah Putih. Lalu, program 3 Juta Rumah yang menyediakan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 

Dia merespons laporan statistik Badan Pusat Statistik (BPS) pada 25 Juli 2025 bahwa persentase penduduk miskin turun jadi 8,47 persen. 

"Namun, kita tahu bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja. Untuk akselerasi, kami membutuhkan sinergi, terutama dari kelompok intelektual muda seperti PMII," lanjut Prof Haris. 

"PMII harus berdiri di garda depan gerakan yang berbasis pemberdayaan. Secara konkret, PMII dapat membangun ekosistem pemberdayaan di masyarakat yang mengaktivasi program-program pemerintah," katanya lagi.

Kemudian, ia juga mengingatkan PMII harus selalu mengingat dua peran strategis. Pertama, peran kritis, yaitu mengawasi dan mengingatkan agar program pemerintah tepat sasaran dan tidak melenceng dari keadilan sosial.

Pun, peran kedua peran partisipatif, yaitu terlibat aktif dalam pengentasan kemiskinan dengan turun langsung ke desa. Lalu, berperan memajukan ekonomi lokal, hingga urun gagasan 

menawarkan rumusan solutif dalam membangun model pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang efektif.

"PMII harus menjadi mitra yang berpikir strategis, bukan hanya reaktif, sehingga PMII harus hadir di desa, di pasar, di ruang-ruang marjinal, membawa ilmu dan semangat perubahan," tuturnya.