Bahlil Ingin Lahirkan Banyak Konglomerat Baru di Daerah Lewat IUP Tambang

VIVA Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan tekadnya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat sektor pertambangan. Hal itu ia sampaikan dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu (24/8/2025).

Bahlil menilai Sulawesi Tengah memiliki cadangan sumber daya alam yang sangat besar, terutama dari sektor tambang. Namun, ia menyoroti kontribusi yang belum maksimal bagi PAD.

“Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua 5,12 persen, inflasi terjaga di bawah tiga persen. Saya yakin pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah lebih tinggi. Tapi PAD belum maksimal akibat persoalan tambang ini, betul atau tidak?” kata Bahlil di hadapan kader Golkar dan pejabat daerah.

Menurut Bahlil, salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat tambang adalah hilirisasi. Ia menegaskan, kebijakan ini menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Hilirisasi adalah program andalan Bapak Presiden. Kami di Kementerian ESDM bersama Partai Golkar dan koalisi sudah mengubah Undang-Undang Minerba untuk memastikan sumber daya alam benar-benar dikelola untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Ia juga menyinggung ketidakadilan dalam izin usaha pertambangan (IUP) yang selama ini didominasi perusahaan besar di Jakarta, sementara masyarakat lokal kurang terlibat.

“Saya mantan pengusaha, saya tahu rasanya susah mengurus izin dulu. Barang nenek moyang kita, tapi pemegang IUP-nya orang Jakarta semua. Ini tidak adil. Kita ubah supaya anak daerah jadi tuan di negeri sendiri,” tegasnya.

Bahlil menjelaskan, lewat UU Minerba yang baru, pemerintah memberikan prioritas IUP bagi koperasi, UMKM, dan BUMD. Langkah ini disebutnya sebagai jalan agar masyarakat daerah ikut mengelola tambang.

“Kita harus membangun konglo (konglomerat) konglo baru di daerah. Jangan konglonya Jakarta terus. Kita butuh sinergi, sinergitas yang besar. Jangan kota kecilkan, kita pertahankan, kita dorong. Tapi juga kita ingin untuk yang (pengusaha) yang baru muncul. Kalau tidak akan susah untuk mewujudkan pemerataan,” kata dia.

Selain itu, ia menegaskan komitmen untuk menyelesaikan masalah perizinan yang menghambat peningkatan PAD Sulawesi Tengah. Bahlil mencontohkan, perbedaan regulasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian membuat potensi pendapatan daerah tidak optimal.

“Kalau semua potensi PAD bisa kita tarik, Sulteng bisa dapat tambahan Rp2 triliun. Kalau APBD sekarang sekitar Rp5,5 triliun, tambahan Rp2 triliun ini akan cukup memperkuat fiskal daerah,” ungkapnya.

Ia berjanji akan membawa laporan ini langsung kepada Presiden Prabowo. “Saya janji ini jadi tugas utama saya. Saya sudah tahu celahnya. Kita akan pastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan baik untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Sebagai catatan, revisi keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah disahkan DPR RI pada 18 Februari 2025. UU Minerba terbaru memperkenalkan mekanisme prioritas izin tambang (WIUP/IUP) bagi UMKM, koperasi, BUMD, hingga ormas keagamaan. Perguruan tinggi pun mendapat ruang lewat penugasan untuk riset dan beasiswa. BUMN, BUMD, dan swasta diarahkan agar fokus pada hilirisasi serta penguatan nilai tambah lokal.