Dahnil: Prabowo Tunaikan Hutang Sejarah Pengelolaan Haji Lewat Hadirnya Kementerian Haji
- Instagram/ Dahnil Anzar Simanjuntak
VIVA Jakarta – Selangkah lagi, Kementerian Haji dan Umrah secara resmi terbentuk. Ini setelah pembahasan tingkat pertama antara pemerintah dengan Komisi VIII DPR RI, tuntas dilakukan. Pembahasan tersebut adalah terkait dengan UU Haji.
Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan kalau penetapan dan pembahasan tingkat akhir tinggal menunggu pelaksanaan sidang Paripurna DPR RI.
"InsyaaAllah UU Haji akan menjadi legasi bersejarah bagi Presiden @prabowo , Komisi 8 DPR RI, dan tentu seluruh DPR, Pimpinan dan para Anggota, karena melalui UU ini Presiden Prabowo Subianto menunaikan hutang Sejarah Indonesia untuk menghadirkan pengelolaan haji yang lebih baik melalui hadirnya Kementerian Haji dan Umrah," jelas Dahnil, dalam akun media sosial Instagram miliknya yang dikutip VIVA Jakarta, Senin 25 Agustus 2026.
Selama ini, penyelenggaraan haji dan umrah berada di bawah kendali Kementerian Agama. Saat Prabowo Subianto resmi menjadi Presiden RI periode 2024-2029, langsung membentuk Badan Penyelenggara atau BP Haji. Dahnil sejak awal dipercaya menjadi Wakil Kepala BP Haji ini, menyebut kalau Presiden ingin ada kementerian khusus yang mengelola pelaksanaan haji dan umrah.
"Sejarah akan mencatat bahwa Presiden Prabowo-lah, Presiden yang mampu mewujudkan cita-cita Sejarah umat Islam Indonesia khusus memiliki otoritas Haji tunggal melalui kementerian sendiri. Alhamdullilah," kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu.
