Minta Maaf soal Heboh PBB Naik 250%, Bupati Pati Sudewo: Saya Tidak Ada Maksud Menentang Rakyat
- Antara FOTO
VIVA Jakarta - Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo jadi sorotan belakangan ini karena kebijakannya yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Sudewo juga menuai kritik karena omongannya yang ditafsirkan 'menantang' rakyat.
Dia menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya. Kata Sudewo, pernyataanya itu bukan bermaksud untuk menantang rakyat.
Sudewo klarifikasi pernyataannya itu agar aksi protes terhadap kenaikan PBB berjalan tertib dan murni sebagai penyampaian aspirasi. Tak ada kepentingan yang menunggangi.
"Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5 ribu, 50 ribu massa silakan. Saya tidak menantang rakyat. Saya tidak ada maksud menantang rakyat," kata Sudewo dikutip VIVA Jakarta dari YouTube tvOne, Jumat, 8 Agustus 2025.
Bupati Pati Sudewo.
- YouTube tvOne
Pun, ia menjelaskan maksud kenaikan tarif PBB hingga 250 persen merupakan batas maksimal. Kenaikan itu tak diberlakukan untuk seluruh objek pajak. Sebab, ada yang kenaikannya hanya 50 persen.
"Tidak semuanya 250 persen. Yang di Bawah 100 persen, di Bawah 50 persen, jauh lebih banyak," lanjut Sudewo.
Namun, ia berjanji akan meninjau ulang soal kenaikan PBB itu. Sudewo menyadari banyak pihak yang menuntut agar tarif PBB 250 persen itu diturunkan.
"Kalau ada pihak yang menuntut supaya yang 250 persen itu diturunkan akan kami tinjau ulang," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi soal kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen di Kabupaten Pati. Kebijakan Bupati Pati Sudewo itu banjir protes dari warganya.
Luthfi mengaku sudah berkomunikasidengan Sudewo. Ia pun meminta agar Sudewo membuka komunikasi dengan warga.
"Saya sampaikan ke bupati Pati untuk dibuka komunikasi dengan masyarakat terkait dengan public complain di wilayahnya," kata Luthfi di Purworejo, Kamis, 7 Agustus 2025.
Dia menambahkan terkait dengan kenaikan PBB mestinya hal itu disesuaikan dengan kondisi daerah. "Satu prinsipnya adalah disesuaikan dengan kemampuan daerah," ujar Luthfi.