Prabowo Tekankan Disiplin Anggaran: Setiap Rupiah Harus Punya Tujuan

VIVA Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran pemerintah memperketat disiplin dalam mengelola anggaran negara. Ia menekankan setiap kebijakan dan belanja pemerintah harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pengantar atau keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan pembangunan nasional harus dijalankan dengan prinsip efisiensi, disiplin, dan akuntabilitas. Menurutnya, anggaran yang besar harus diikuti dengan manfaat yang sepadan bagi masyarakat.

“Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan nyata dalam kehidupan rakyat. Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama,” kata Prabowo.

Ia menegaskan pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya anggaran yang terserap. Setiap program, kata Prabowo, harus memiliki hasil yang jelas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Presiden juga mengingatkan pentingnya pertanggungjawaban dalam penggunaan keuangan negara. Ia meminta seluruh pejabat memastikan setiap kebijakan memiliki ukuran keberhasilan yang dapat dievaluasi.

“Setiap rupiah harus memiliki tujuan, setiap kebijakan harus memiliki ukuran, setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban,” ujarnya.

Prabowo meminta pemerintah di tingkat pusat maupun daerah terus melakukan evaluasi dan memperbaiki pola kerja. Menurut dia, pemerintah harus mampu hadir dengan memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

Ia menyebut tugas utama pemerintah antara lain melindungi masyarakat dari berbagai ancaman, mulai dari kemiskinan, pemutusan hubungan kerja, kelaparan, hingga keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Sejalan dengan itu, Prabowo meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat pencegahan terhadap praktik korupsi, penipuan, serta penggelembungan anggaran atau mark-up dalam belanja pemerintah.

Presiden juga mendorong konsolidasi belanja pemerintah sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi. Menurutnya, pengeluaran yang tidak memberikan manfaat optimal perlu dikurangi.

“Kita akan buat satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran tidak efisien,” ungkapnya.