Program PLTS 100 GWp jadi Ujian Transisi dan Ketahanan Energi Indonesia

VIVA Jakarta – Dengan peluncuran program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp), diyakini akan mempercepat momentum transisi energi di Indonesia. Selain itu, akan semakin memperkuat ketahanan dan kemandirian energi Indonesia.

Ada 14 proyek tahap awal berkapasitas 5.300 MWp. Ini menjadi langkah konkret pemerintah menerjemahkan target swasembada energi lewat pengembangan infrastruktur energi terbarukan dalam skala besar.

Melalui program PLTS 100 GWp, membuka peluang pengoptimalan energi surya domestik oleh Indonesia. Serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Juga memperluas pemanfaatan listrik bersih untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri nasional.

Kepala Pusat Energi dan Pangan INDEF, Abra Talattov, Menegaskan pembangunan PLTS berskala besar memperkuat ketahanan energi dengan optimalisasi sumber daya domestik. Sekaligus mengurangi ktergantungan pada energi fosil. Program ini juga diyakini menekan penggunaan BBM dalam pembangkitan, memperluas elektrifikasi wilayah 3T, dan menyediakan pasokan listrik hijau bagi industri.

“Potensi tersebut baru dapat diwujudkan apabila pembangunan PLTS dirancang sebagai bagian dari transformasi sistem kelistrikan secara menyeluruh, bukan semata-mata sebagai penambahan kapasitas pembangkit,” ujar Abra.

Jelas Abrar, pengembangan PLTS ini harus selaras proyeksi pertumbuhan permintaan listrik, kondisi listrik di setiap wilayah, kesiapan jaringannya, sampai tahapan penambahan pembangkit dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Perencanaan yang terukur akan menjadi fondasi penting agar pertumbuhan kapasitas energi surya dapat memberikan manfaat optimal bagi sistem ketenagalistrikan nasional.

Penguatan infrastruktur pendukung juga menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas sistem kelistrikan nasional. Karakter produksi PLTS yang bergantung pada kondisi cuaca dapat diimbangi melalui penguatan transmisi, interkoneksi antarsistem, digitalisasi jaringan, serta penyediaan fasilitas penyimpanan energi.

Ini diyakini bisa menjadi model awal pengembangan ekosistem energi terbarukan yang terintegrasi. Apalagi rencananya pengembangan PLTS 1.000 MWp dengan Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas 3.300 MWh di Bali. Hal ini sekaligus membuka ruang bagi penguatan pengalaman dan kapasitas nasional dalam mengelola pembangkit energi terbarukan berskala besar serta teknologi penyimpanan energi.

Kebutuhan investasi diperkirakan US$ 71,3 miliar atau setara Rp 1.140 triliun. Ini adalah peluang mendorong masuknya investor dan memperkuat kolaborasi dari pemerintah, PLN, pengembang dan lembaga pembiayaan. Skema pendanaan yang sehat dan pembagian risiko yang proporsional akan menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan pengembangan program.

“Potensi efisiensi subsidi sebesar Rp73,9 triliun per tahun perlu didukung metodologi dan asumsi yang transparan. Perhitungannya harus memasukkan biaya pembangunan jaringan, penyediaan BESS, pengaturan keseimbangan sistem, serta kewajiban pembayaran kepada pembangkit eksisting,” jelas Abra.

PLTS 100 GWp ini juga, berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan industri energi surya di Tanah Air. Pengembangan dalam skala besar, bisa menciptakan pasar bagi industri panel surya, inverter, baterai, kabel, hingga jasa rekayasa, konstruksi, dan pemeliharaan.

Ada 5,5 juta lapangan kerja yang diproyeksikan bisa dicapai. Peluang besar ekonomi ini bisa muncul dari pengembangan ekosistem energi surya. Optimalisasi kebijakan perlu beriringan dengan kualitas yang meningkat, skala produksi, transfer teknologi, serta daya saing industri komponen domestik. Program ini juga menjadi momentum membangun kapasitas industri nasional dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri.

Rencana eliminasi PLTU sebesar 12,48 GW juga menjadi bagian penting dari agenda transisi energi. Pelaksanaannya perlu dilakukan secara terukur dan bertahap dengan mempertimbangkan keandalan sistem kelistrikan, kesiapan pengganti kapasitas pembangkit, serta keberlanjutan investasi di sektor ketenagalistrikan.

Pemerintah juga perlu menyiapkan peta jalan yang jelas mengenai pembangkit yang akan dipensiunkan, penyelesaian kontrak dengan produsen listrik swasta, sumber pembiayaan pensiun dini, serta perlindungan bagi pekerja dan daerah yang perekonomiannya masih bergantung pada industri batu bara.

“Program PLTS 100 GWp merupakan ujian besar bagi kemampuan Indonesia mengelola transisi energi secara terencana dan berkelanjutan. Keberhasilannya harus tercermin pada penyediaan listrik yang semakin bersih, andal, dan terjangkau, sekaligus memperkuat industri nasional. Karena itu, pemerintah perlu memastikan tata kelola yang transparan, tahapan pembangunan yang realistis, serta konsistensi antara target transisi energi, kebutuhan sistem, kemampuan fiskal, dan kesehatan keuangan PLN,” pungkas Abra.