Bukan Banjir atau Macet, JK Sebut Disparitas Jadi Masalah Besar Jakarta
- Antara FOTO
VIVA Jakarta - Masalah disparitas dinilai jadi tantangan besar Jakarta sebagai kota besar. Sebab, banyak status orang terkaya Indonesia berdomisili di Jakarta.
Demikian disampaikan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla alias JK. Menurut dia, masalah disparitas itu karena ada banyak orang miskin di Jakarta.
"Di Jakarta ini, orang terkaya di Indonesia ada di Jakarta. Dan, mungkin juga orang miskin terbanyak," kata JK dalam acara pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI DKI Jakarta periode 2025-2030 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu, 10 September 2025.
Dijelaskan JK, Jakarta bukan hanya jadi tempat tinggal orang-orang terkaya di Indonesia. Tapi, Jakarta juga dihuni warga dengan tingkat ekonomi terendah.
JK menilai kondisi itu membuat variasi sosial di Jakarta tajam. Dengan demikian, diperlukan upaya lebih serius untuk mencegah dampak buruk kesenjangan.
Maka itu, ia menuturkan, PMI punya peran penting dalam membantu masyarakat, khususnya mereka yang kesulitan.
Ia bilang peran PMI itu dalam upaya membantu masyarakat mulai dari korban bencana. Lalu, membantu warga yang membutuhkan donor darah, hingga kelompok miskin di perkotaan.
"PMI harus berjuang. Bukan hanya dalam batas-batas itu, harus bekerja untuk keselamatan dan kebaikan untuk kita," kata Wakil Presiden ke-10 (2004–2009) dan ke-12 itu.
Sementara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bilang tantangan terbesar Jakarta saat ini bukan lagi pembangunan infrastruktur. Menurut dia, kesenjangan itu terkait kesenjangan sosial.
Menurut Pramono, hampir semua indikator pembangunan Jakarta menunjukkan tren baik, kecuali gini ratio atau disparitas.
"Persoalan di Jakarta, hampir semua indikatornya baik, kecuali satu, yaitu disparitas. Gini rasionya naik, dari 0,34, naik sedikit," kata Pramono.
Lebih lanjut, dia menekankan Pemprov Jakarta secara bertahap juga memberi bantuan bagi warga tidak mampu. Salah satunya melalui program KJP, KJMU, hingga pemutihan ijazah.
"Saya sudah minta kepada jajaran, jangan ada pengurangan untuk KJP, KJMU, pemutihan ijazah. Itu semua untuk warga yang memang tidak mampu," kata Pramono.
Pramono menuturkan, pembangunan fisik di Jakarta akan berjalan dengan sendirinya. Namun, yang lebih mendesak dengan mengatasi kesenjangan sosial di lapisan masyarakat.
"Problem Jakarta itu bukan Sudirman, Thamrin atau Gatot Subroto. Problem utamanya ada di gang-gang atau di tempat-tempat warga yang tidak beruntung," ujar Pramono.
