Tokoh Politik jadi Komisaris di BUMD Jakarta, Begini Alasan Pramono
- Antara
Jakarta – Sejumlah tokoh politik, diangkat menjadi komisaris di beberapa Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD DKI Jakarta. Terhadap keputusan itu, Gubernur Pramono Anung memberi alasan.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengatakan bahwa pengangkatan seseorang untuk menjadi komisaris di BUMD, harus yang punya kredibilitas.
“Saya di dalam mengangkat siapapun untuk menjadi komisaris, salah satu pendekatan pertama tentunya saya harus mengenal yang bersangkutan, yang kedua adalah kredibilitas,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa 5 Agustus 2025.
Begitu pula dengan keputusan penunjukan Prasetyo Edi Marsudi sebagai Ketua Dewan Pengawa PAM Jaya. Prasetyo adalah Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2024 dan juga politis PDIP.
Baca juga: Eks Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi jadi Ketua Dewan Pengawas PAM Jaya
Dia menilai Prasetyo memiliki pengalaman dan kapasitas yang mumpuni seputar penyediaan air bersih di Jakarta.
"Jadi hampir semua yang saya angkat adalah orang-orang, walaupun tentunya saya harus mengenal yang bersangkutan, adalah orang-orang yang memang mempunyai kapasitas untuk itu," jelas Pramono.
Sebelumnya, sejumlah nama ditunjuk sebagai jajaran komisaris berdasarkan keputusan Para Pemegang Saham (KPPS).
Baca juga: Mantan Ketua Tim Kampanye Prabowo-Gibran Ditunjuk jadi Komisaris Jakpro
Salah satunya adalah mantan juru bicara Anies Baswedan Sahrin Hamid yang kini menjabat sebagai komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Selain Sahrin, Kepala Badan Pendapatan Daerah Lusiana Herawati juga ditunjuk sebagai Komisaris Utama Jakpro.
