Tak Bisa Dibantah! Data BPS Jadi Rujukan Resmi Kebijakan Pangan Nasional

VIVA Jakarta - Sebagai upaya menjaga stabilitas pangan dan memastikan ketersediaan pasokan, Badan Pangan Nasional/National Food Agency atau Badan Pangan Nasional menguatkan kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Penguatan koordinasi serta penggunaan data akurat, valid, dan relevan jadi rujukan.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan pihaknya adalah lembaga yang menjunjung tinggi data sebagai panduan utama dalam perumusan kebijakan pangan nasional. Menurut dia, BPS sebagai lembaga statistik pemerintah. Dengan demikian, data BPS menjadi rujukan rujukan utama yang sah dan terpercaya. 

"Tidak ada keraguan sedikit pun dari Badan Pangan Nasional terhadap data BPS. Kami memandang data BPS merupakan pondasi yang kokoh untuk mengambil keputusan strategis, termasuk dalam hal neraca pangan nasional," kata Arief, dalam keterangannya, Kamis, 11 September 2025.

Dia mengatakan Bapanas dan BPS punya pandangan yang sama terkait data untuk saling melengkapi dan tidak bertentangan. Kata dia, Bapanas memiliki tugas untuk memastikan bahwa data yang jadi acuan sudah relevan dengan kondisi riil di lapangan. 

Arief menuturkan selain merujuk data BPS, Bapanas juga proaktif melakukan pengamatan terhadap fakta-fakta lapangan terkait pangan pokok strategis. Dia menekankan hal itu mencakup seperti ketersediaan pasokan, dinamika harga, serta berbagai tantangan yang dihadapi mulai dari petani di hulu sampai konsumen di hilir.

"Upaya kami untuk melihat langsung kondisi di lapangan adalah bagian dari tugas kami untuk melakukan 'check and balance' data, memastikan bahwa angka-angka yang menjadi acuan sudah relevan dengan kondisi riil yang dirasakan oleh masyarakat," tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan penguatan koordinasi itu sebagai bentuk sinergi atau kolaborasi. "Bukan bentuk keraguan," kata Arief. 

Sementara, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan data produksi beras yang dirilis BPS berasal dari dua sumber data. Dia merincikan dua sumber yaitu Survei Kerangka Sampel Area (KSA) dan Survei Ubinan.

Adapun survei KSA merupakan metodologi pengamatan langsung fase tumbuh padi beserta foto yang didata dengan menggunakan moda CAPI (Computer- Assisted Personal Interviewing) di 280.089 titik amatan di seluruh Indonesia. Lalu, dari Survei KSA diperoleh estimasi luas panen serta luas fase tumbuh padi. 

Sedangkan, survei ubinan merupakan survei lapangan untuk mengukur tingkat produktivitas padi. 

"BPS selalu berupaya menyajikan data yang akurat dan terkini. Kami secara rutin turun ke lapangan memutakhirkan data luas panen dan produksi padi, merekam berbagai kondisi, termasuk dampak hama, penyakit, dan faktor cuaca terhadap luas panen dan produksi padi," jelas Amalia. 

Amalia mengatakan BPS selalu terbuka untuk berdiskusi lebih dalam dengan Bapanas. Upaya itu agar pemahaman data menjadi menyeluruh, dan pengambilan kebijakan bisa lebih tepat. 

Dengan demikian, melalui sinergi ini, Bapanas dan BPS berkomitmen terus bekerja sama mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Ikhatiar itu dengan mengedepankan akurasi data serta pemahaman atas kondisi lapangan dan kondisi riil di masyarakat.