Belanja Konsumtif Membengkak, Anggaran Layanan Dasar Menurun: Catatan Evaluasi APBD Kalbar 2025
- Istimewa
"Belanja konsumtif, seperti makan minum dan kegiatan Forkopimda, bahkan mengalami kenaikan signifikan," lanjut keterangan Ditjen Keuda.
Menurut Ditjen Keuda, untuk belanja modal dan infrastruktur di Kalbar juga realisasinya belum optimal. Selain itu, persoalan lahan proyek juga harus dipastikan clear and clean agar tak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
Pun, dari sisi pengawasan, anggaran bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga dianggap masih rendah. Padahal, fungsi pengawasan penting untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran.
Selain itu, Ditjen Keuda juga mengingatkan agar penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) benar-benar berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Lebih lanjut, terkait program prioritas nasional, tagging anggaran untuk penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem juga dinilai masih terlalu umum. Namun, belanja penunjang justru lebih besar dibanding belanja pokok yang menyentuh langsung ke masyarakat.
Kemudian, Ditjen Keuda juga minta Pemda Kalbar memperkuat urusan pemerintahan umum. Upaya itu salah satunya melalui rapat Forkopimda secara rutin untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kerukunan di daerah.
Sementara, merujuk hasil pengawasan, tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran baru menembus sekitar 62 persen. Meski tren pendapatan meningkat, target yang ditetapkan belum berbasis analisis potensi yang ada.
