Menteri Haji Gus Irfan: Tak Boleh Ada Permainan Dalam Urusan Haji
- Kementerian Haji dan Umrah
VIVA Jakarta – Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan kalau pembentukan kementerian ini adalah amanah besar dari Presiden Prabowo Subianto. Maka, harus dibuktikan keberadaanya memang penuh manfaat.
Pria yang akrab disapa Gus Irfan itu menegaskan, Kementerian Haji dan Umrah jangan hanya menjadi formalitas saja. Tetapi menghadirkan kinerja yang beroreantasi pada target. Itu disampaikannya dalam pembukaan Rapat Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Jakarta, Rabu 24 September 2025.
“Kalau sekadar sama saja, tentu tidak ada gunanya, apalagi kalau lebih buruk. Kita wajib membuktikan bahwa Kemenhaj tidak salah dibentuk. Kemenhaj harus menjadi wajah baru yang berintegritas, profesional, dan berorientasi target,” jelas Gus Irfan.
Ada lima nilai utama dari Kemenhaj, yang dijelaskan oleh Gus Irfan. Yakni Melayani, Amanah, Berintegritas, Responsif, dan Ramah. Ditegaskannya, integritas adalah sikap yang harus dimiliki. Dia juga menegaskan, pihaknya bersikap zero tolerance terhadap praktik korupsi, manipulasi data, maupun pungutan liar sekecil apapun.
“Kita boleh berkaca dari apa yang terjadi sebelumnya untuk introspeksi. Namun ke depan, Kemenhaj harus bersih, akuntabel, dan transparan. Tidak boleh ada permainan dalam urusan haji. Ini bagian dari mewujudkan harapan Presiden agar penyelenggaraan haji benar-benar bersih dan penuh tanggung jawab,” jelasnya.
Kesehatan jemaah haji juga disorotinya. Lebih khusus terkait istithaah kesehatan, yang menjadi perhatian pada penyelenggaraan haji 2025. Ia menegaskan pentingnya sinergi dari pusat hingga daerah agar tidak ada lagi kecurangan maupun pelanggaran.
Gus Irfan juga menegaskan, penyelenggaraan haji bukan semata urusan ibadah, melainkan juga bagian dari pembangunan peradaban bangsa.
“Kita ingin jemaah haji pulang ke tanah air dengan kecintaan yang lebih besar kepada negaranya. Haji harus menjadi jalan membangun keadaban dan peradaban bangsa,” katanya.
Untuk Kampung Haji, saat ini masih terus diproses, sebagai langkah peningkatan pelayanan. Menteri juga mengingatkan besarnya perputaran dana dalam penyelenggaraan haji yang mencapai hampir Rp 20 triliun, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara amanah, akuntabel, dan transparan.
Terkait peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), Gus Irfan menegaskan pentingnya fungsi pembinaan jemaah agar lebih optimal, tulus, bersih, dan profesional.
