Setahun Pemerintahan Prabowo, Andreas PDIP: Masa Evaluasi yang Berat
- Dok. Istimewa
VIVA Jakarta –Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai memasuki fase evaluasi serius. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pereira, menyoroti betapa beratnya proses transisi dari janji kampanye menuju realisasi program prioritas nasional.
“Situasi setahun ini merupakan masa evaluasi yang tidak mudah untuk beralih memfokuskan program pemerintahan Prabowo agar segera bisa mengakselerasi program-program prioritas andalannya,” ujar Andreas melalui keterangan tertulis kepada wartawan, 18 Oktober 2025.
Menurut Andreas, tantangan utama di awal pemerintahan adalah menjaga konsistensi antara visi kampanye Prabowo dan Asta Cita yang dijadikan landasan pembangunan.
“Dalam perjalanan selama setahun pemerintahan; ternyata memadukan janji kampanye dengan ide dasar Asta Cita yang merupakan program prioritasnya ternyata tidak mudah,” lanjutnya.
Ia juga menilai sejumlah proyek strategis warisan pemerintahan sebelumnya hingga kini belum menemukan arah yang jelas. Mulai dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) hingga polemik pengelolaan aset negara.
“IKN perlu direvisi dan belum jelas arah peruntukannya, pengelolaan aset strategis negara beralih dari BUMN ke Danantara akibat salah urus di BUMN, PSN menuai protes, KA-Cepat Whoosh meninggalkan hutang pembayaran yang menjadi beban APBN,” paparnya.
Andreas menegaskan, Prabowo seharusnya tidak hanya melanjutkan, tetapi juga melakukan koreksi terhadap program yang dianggap tidak efisien. Termasuk mengawal para pembantu presiden yang masih terbelah loyalitasnya.
“Sementara Prabowo sendiri perlu memfokuskan program-program prioritasnya; MBG, Danantara, Koperasi Merah Putih sambil merevisi program-program Jokowi yang inefisien. Belum lagi sebagian pembantu ‘titipan’ Jokowi di pemerintahan Prabowo yang masih berloyalitas ganda,” ujarnya.
Ia menambahkan, ke depan publik akan menilai keseriusan Prabowo dalam menjalankan agenda pemberantasan korupsi dan reformasi hukum, termasuk pembenahan institusi kepolisian.
“Hal tersebut akan menjadi catatan perhatian publik pada masa yang akan datang menuju 2029,” pungkas Andreas.
